Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 251
Ringkasan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, semangat
penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah membuka lapangan kerja baru. Hal ini
untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja yang mencapai 2,9 juta orang per tahun.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani memastikan pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sudah melibatkan seluruh elemen buruh. Di mana
enam konfederasi serikat buruh dari berbagai bendera di ajak duduk bersama, melakukan
pembahasan yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Kemenko Perekonomian.
Rosan tak menampik, jika kluster ketenagakerjaan paling banyak disuarakan oleh para serikat
buruh . Salah satunya adalah masalah penurunan jumlah pesangon yang menjadi 25 kali.
Namun, sejalan dengan itu, pemerintah dan dunia usaha memandang bahwa jumlah pesangon
yang dibayarkan di Indonesia jauh lebih banyak jika dibandingkan negara-negara Asean lainnya.
KEPALA BKPM UNGKAP ASAL-USUL PEMERINTAH SUSUN UU CIPTA KERJA
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, semangat
penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah membuka lapangan kerja baru. Hal ini
untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja yang mencapai 2,9 juta orang per tahun.
Pemerintah menyadari betul jumlah tersebut tidak akan terserap semua meskipun telah
menciptakan lapangan kerja lewat penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), TNI dan Polri. Oleh karena itu, timbul satu konsep dasar bahwa untuk
menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus lewat sektor swasta.
"Sektor swasta ini instrumen, maksudnya adalah investasi. Karena investasi lah yang bisa untuk
kemudian orientasinya menciptakan lapangan pekerjaan," kata dia dalam video conference di
Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Pemerintah menyadari, kondisi objektif kenegaraan Indonesia dalam konteks membangun iklim
investasi masih terjadi ego sektoral cukup tinggi antara kementerian lembaga. Belum lagi, terjadi
tumpang tindih peraturan antara kabupaten/kota dan provinsi.
"Selama ini investor izin lokasi di suatu kabupaten atau provinsi itu bisa 1 tahun 2 tahun baru
selesai. Bahkan tidak jarang ada kondisi di mana sampai kena persoalan hukum karena izinya
tidak dikasih," jelas dia.
Kemudian, yang juga harus diakui menjadi latarbelakang dibentuknya UU Cipta Kerja juga
dikarenakan belum memberikan suatu cerminan untuk meningkatkan daya saing sektor usaha
kita.
"Di aspek yang lain juga bahwa harga tanah kita mahal. Di aspek yang lain di Asia Tenggara kita
punya tingkat kenaikan upah kerja itu paling tertinggi," tandas dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI telah
mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober 2020. Namun, sampai
saat ini beberapa pihak masih menentang pengesahan tersebut terutama kaum buruh .
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani memastikan pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sudah melibatkan seluruh elemen buruh. Di mana
enam konfederasi serikat buruh dari berbagai bendera di ajak duduk bersama, melakukan
pembahasan yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Kemenko Perekonomian.
250
