Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 254
Menurut Mulyanto, sejak awal ketika UU Cipta Kerja ini masih dalam bentuk draft rancangan,
ketentuan soal bonus 5 kali gaji sama sekali tidak tercantum. RUU Cipta Kerja hanya
mencantumkan adanya program Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) yang akan memberikan
tunjangan sebesar 6 kali gaji jika karyawan diberhentikan kerja.
"Saya jamin tidak ada pasal yang menyebut soal bonus 5 kali gaji itu. Dari sekian kali
pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, tidak ditemukan ketentuan soal bonus 5
kali. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan ada ketentuan soal bonus 5 kali gaji ini, bisa dibilang
sebagai hoaks. Saya kan ikuti terus setiap pembahasan RUU Cipta Kerja ini," kata Mulyanto
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Sebelumnya, pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang sudah
disahkan sebagai Undang-Undang terdapat klausul soal pemberiam bonus 5 kali gaji kepada
karyawan. Pemberian bonus ini dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan diatur
kemudian.
Menurut Airlangga dan Ida, pemberian bonus ini sebagai kompensasi atas perubahan formula
penghitungan pesangon.
Mulyanto menyesalkan keterangan yang disampaikan Airlangga dan Ida tersebut. Menurut Wakil
Ketua FPKS DPR RI, Airlangga dan Ida harus bisa menjelaskan kepada publik terkait
keterangannya. Mulyanto mempertanyakan dasar argumen mereka sehingga berani mengatakan
ada pasal soal bonus 5 kali gaji itu.
"Faktanya memang tidak ada klausul bonus itu. Jadi sudah sepantasnya Menko Airlangga dan
Menteri Ida menjelaskan kepada publik terkait janjinya tempo hari," ujar Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menduga ucapan Airlangga dan Ida beberapa waktu lalu hanya
sekadar pemanis agar RUU Cipta Kerja diterima publik.
"Jangan-jangan itu cuma PHP agar RUU Cipta Kerja diterima masyarakat terutama kalangan
buruh. Karena faktanya memang dalam UU Cipta Kerja yang disahkan DPR kemarin tidak ada
klausul bonus itu," imbuh Mulyanto.
253
