Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul Legislator PKS Bantah Bonus 5 Kali Gaji di UU Cipta Kerja: Itu Cuma
PHP Pemerintah
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/08/legislator-pks-
sebut-bonus-5-kali-gaji-cuma-php-pemerintah
Jurnalis chaerul umam
Tanggal 2020-10-08 18:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Mulyanto (Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS) Saya jamin tidak ada pasal
yang menyebut soal bonus 5 kali gaji itu. Dari sekian kali pembahasan klaster ketenagakerjaan
RUU Cipta Kerja, tidak ditemukan ketentuan soal bonus 5 kali. Jadi kalau ada pihak yang
mengatakan ada ketentuan soal bonus 5 kali gaji ini maka bisa dibilang sebagai hoaks. Saya kan
ikuti terus setiap pembahasan RUU Cipta Kerja ini

negative - Mulyanto (Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS) Faktanya memang tidak ada
klausul bonus itu. Jadi sudah sepantasnya Menko Airlangga dan Menteri Ida menjelaskan kepada
publik terkait janjinya tempo hari

negative - Mulyanto (Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS) Jangan-jangan itu cuma PHP
(Pemberi Harapan Palsu) agar RUU Cipta Kerja diterima masyarakat terutama kalangan buruh.
Karena faktanya memang dalam UU Cipta Kerja yang disahkan DPR kemaren tidak ada klausul
bonus itu

positive - Habib Aboe Bakar Alhabsy (None) Negara harus menjamin hak masyarakat
menyampaikan pendapat di muka umum karena dijamin dalam konstitusi pasal 28 UUD 1945.
Pun aparat kepolisian harus melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk berdemonstrasi
seperti yang dinyatakan dalam Surat Telegram Rahasia yang terbit pada 2 Oktober 2020 lalu

neutral - Jokowi (Presiden) Presiden Jokowi jangan balik badan dan segera menemui massa aksi
Tolak UU Cipta Kerja . Disini Pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggungjawab sebagai
pihak pengusul

negative - Jokowi (Presiden) PKS telah mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk
membatalkan UU Cipta Kerja. Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan
permohonan uji materil atau judical review UU Cipta Kerja ke MK

neutral - Habib Aboe Bakar Alhabsy (None) Untuk massa aksi diimbau agar tetap menjaga
ketertiban dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19, serta tetap solid. Jangan sampai ada
penyusup yang memprovokasi dan mengacaukan aksi

258