Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 261
"Faktanya memang tidak ada klausul bonus itu. Jadi sudah sepantasnya Menko Airlangga dan
Menteri Ida menjelaskan kepada publik terkait janjinya tempo hari," ucap Mulyanto .
Anggota Komisi VII DPR RI ini menduga ucapan Airlangga dan Ida beberapa waktu lalu hanya
sekadar pemanis agar UU Cipta Kerja diterima publik.
"Jangan-jangan itu cuma PHP (Pemberi Harapan Palsu) agar RUU Cipta Kerja diterima
masyarakat terutama kalangan buruh. Karena faktanya memang dalam UU Cipta Kerja yang
disahkan DPR kemaren tidak ada klausul bonus itu," pungkas Mulyanto .
Presiden Tanggung Jawab Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib
Aboe Bakar Alhabsy menyampaikan aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan
oleh mahasiswa merupakan suatu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin
konstitusi.
"Negara harus menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum karena
dijamin dalam konstitusi pasal 28 UUD 1945. Pun aparat kepolisian harus melindungi dan
menjamin hak masyarakat untuk berdemonstrasi seperti yang dinyatakan dalam Surat Telegram
Rahasia yang terbit pada 2 Oktober 2020 lalu," kata Habib Aboe dalam keterangannya di Jakarta,
Kamis (8/10/2020).
Sekjen PKS terpilih ini mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab
atas disahkannya UU Cipta Kerja ini.
"Presiden Jokowi jangan balik badan dan segera menemui massa aksi Tolak UU Cipta Kerja .
Disini Pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggungjawab sebagai pihak pengusul," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan, PKS berada bersama masyarakat sipil, baik buruh,
mahasiswa dan elemen lainnya serta konsisten menolak UU Cipta Kerja yang melanggar
konstitusi dan menyengsarakan rakyat.
"PKS telah mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Kami
juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan uji materil atau judical
review UU Cipta Kerja ke MK," ucapnya.
Habib Aboe mengingatkan agar aksi demonstrasi yang dilakukan di masa pandemi ini tetap
mematuhi protokol kesehatan Covid-19 untuk keselamatan bersama.
"Untuk massa aksi diimbau agar tetap menjaga ketertiban dan menjalankan protokol kesehatan
Covid-19, serta tetap solid. Jangan sampai ada penyusup yang memprovokasi dan mengacaukan
aksi," pungkasnya.
260
