Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Secara total, besar pesangon di UU Cipta Kerja ini lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Jumlah maksimal
pesangon kalau di UU 13 itu 32 kali," ujar Ida, Kamis, 8 Oktober 2020.

Ida menyebutkan, hal ini didasari pada pertimbangan pemerintah yang ingin memastikan
pekerja atau buruh benar-benar mendapat pesangon yang menjadi haknya.

"Jadi kalau angkanya (pesangon) tinggi, tapi tidak dapat diterima sama juga dengan bohong,"
katanya dalam sosialisasi tentang UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan yang disiarkan melalui
YouTube.

Terlebih, kata Ida, selama ini data menunjukkan sedikit sekali pekerja yang menerima hak
pesangon sesuai yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. "Dengan UU Cipta Kerja ini, pengusaha
wajib membayar pesangon, dan pemerintah memberi jaminan lewat JKP," tururnya.

Ida menjelaskan, UU Cipta kerja yang disahkan juga memperkenalkan skema baru terkait
dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial tersebut diatur dalam sistem JKP.

Lebih jauh, Ida memastikan, JKP tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lain
yang telah ada seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari
Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). JKP ini juga, kata dia, tidak menambah beban bagi pekerja
atau buruh.

Di dalam skema JKP menjamin para pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) untuk mendapatkan uang tunai, pelatihan kerja hingga akses informasi pasar.
"Program JKP ini memiliki 3 manfaat yaitu cash benefit, vocational training (pelatihan kerja) dan
akses penempatan," ujarnya.

Ida mengatakan bahwa dana awal JKP ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dengan
maksimal anggaran sebesar Rp 6 triliun. Pemerintah, kata dia, juga akan memberikan akses
penempatan dan mendesain pasar kerja agar pekerja terdampak PHK dapat dengan mudah
mendapatkan pekerjaan baru.

GABRIEL ANIN | RR ARIYANI .

264