Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 270
"Surat ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mewakili aspirasi masyarakat kaum
buruh dan mahasiswa di Kabupaten Tasikmalaya yang menolak Undang-undang Omnibus Law,"
ungkap dia.
Ketua Kabupaten Tasikmalaya H Asep Sopari Al-Ayubi, menjelaskan, jika pihaknya sudah sejak
awal baik pemerintah daerah dan menolak Undang-undang Omnibus Law. Hal itu dituangkan
dalam surat dan pernyataan sikap yang disodorkan oleh organisasi perwakilan buruh dan
mahasiswa pada aksi-aksi sebelumnya.
"Kita bersama pemerintah daerah akan menyampaikan surat penolakan terhadap Undang-
undang Omnibus Law ini kepada pemerintah pusat. Sebagai bentuk wadah aspirasi masyarakat,
buruh dan mahasiswa," ungkap dia.
Dia menambahkan, aksi ini bagaimana pun merupakan gerakan masyarakat yang harus di
dorong, baik mahasiswa, buruh dan masyarakat. Karena menurut pandangannya masih ada
pasal-pasal yang bermasalah.
"Jadi perjuangan kita, mau itu dicabut, sekalipun sepahit nanti disahkan, kan kita sudah
sampaikan kepada buruh, bahwa solusi-solusi kaitan kesejahteraan buruh sudah jelas
disampaikan pemerintah daerah," terang dia.
Keberpihakan pemerintah, kata dia, terhadap masyarakat maupun buruh sudah dituangkan
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 baik program pelatihan dan
pendidikan.
Setelah seluruh tuntutannya terpenuhi, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib
bertepatan dengan kumandang adzan zuhur.***.
269
