Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 272
"Yang pertama (syaratnya) tentu saja, WNI, yang dibuktikan nomor induk kependudukan.
Kemudian, terdaftar peserta BPJS yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida dalam
jumpa pers daring, Senin 10 Agustus 2020.
Selain memiliki kartu kepesertaan dan rekening bank yang aktif, peserta juga harus sudah
membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai setidaknya bulan Juni 2020.
"Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja dan peserta
membayar iuran sampai bulan Juni 2020," ujar Ida.
Kata dia, nantinya proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah ini akan dilakukan
dengan memindahbukukan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan
pemerintah. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dia merincikan sistem pencairan pun akan dilakukan setiap dua bulan sekali.
"Mekanisme penyaluran subsidi upah ini, diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600
ribu per bulan selama empat bulan. Kalau ditotal Rp2,4 juta yang akan diberikan setiap dua
bulan sekali. Artinya satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp1,2 juta," ujar Ida. (art).
271
