Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

"Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki,"
ujarnya dalam Sosialisasi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang ditayangkan secara
virtual, Kamis (8/10/2020).

Menurut Menaker, tidak semua jabatan bisa di tempati oleh TKA. Ia memastikan TKA hanya akan
bekerja di jabatan tertentu denganbatas waktu tertentu.

"Jadi saya perlu jelaskan ini menepis bahwa UU Cipta kerja ini memberikan kelonggaran kepada
TKA (bekerja di RI). Jadi, jelas di sini bahwa hanya jabatan tertentu dan waktu tertentu," kata
dia.

Namun aturan di UU Cipta Kerja tidak berlaku bagi TKA yang menempati posisi direksi atau
komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing.

Selain itu kata Menaker, aturan TKA di UU Cipta Kerja juga tidak berlaku untuk tenaga kerja
asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi
untuk keadaan darurat, vokasi, startup, kunjungan bisnis dan penelitian untuk jangka waktu
tertentu.

Lebih lanjut Ida menjelaskan, setiap pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan tenaga
kerja asing (RPTKA) yang disahkan langsung oleh pemerintah pusat.

Di UU Ketenagakerjaan kata dia, RPTKA hanya diajukan secara tertulis ke pemerintah pusat.

"Justru karena ini (UU Cipta Kerja) lebih kuat aturannya karena disahkan oleh pemerintah pusat,"
ucapnya.

Selain itu, Ida juga meyebut UU Cipta Kerja melarang pemberi kerja orang perseorangan
mempekerjakan TKA. TKA juga disebut dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.

Di UU Cipta Kerja ucapnya, pemberi kerja wajib menunjuk tenaga kerja berkebangsaan Warga
Negara Indonesia (WNI) sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan
untuk alih teknologi dan alih keahlian.

273