Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 269
DIDESAK RATUSAN PENDEMO, PEMKAB TASIKMALAYA DAN DPRD TEGASKAN IKUT
MENOLAK OMNIBUS LAW
- Sekitar 1.000 massa aksi gabungan organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan
(ormas) di Kabupaten Tasikmalaya, melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung Bupati
Tasikmalaya, guna menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law / Cipta Kerja, Kamis, 8
Oktober 2020.
Mereka mendesak pemerintah daerah dan menandatangani surat pernyataan penolakan
terhadap Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, yang baru disahkan RI.
Nantinya surat pernyataan tersebut berencana untuk disampaikan ke pemerintah pusat demi
memperkuat aspirasi masyarakat, mahasiswa dan buruh secara nasional.
Massa aksi tergabung mulai berdatangan sejak pukul 10.00 wib. Akan tetapi kedatangan mereka
langsung diadang aparat keamanan Kepolisian, TNI dan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, di
pintu gerbang utama kawasan Perkantoran Pemkab Tasikmalaya. Sehingga mereka pun hanya
bisa berorasi disana.
Sayangnya masa aksi seolah tidak mengabaikan protokol kesehatan meski kini masih dimasa
pandemi Covid-19 serta dengan terus meningkatnya angka kasus Covid-19 di Kabupaten
Tasikmalaya. Mereka berkerumum di depan gerbang Pemkab Tasikmalaya dan saling
berdempetan satu sama lain, bahkan sebagian tanpa mengenakan masker.
Koordinator Lapangan Aksi, Yudi Adi Rahmatillah, mengatakan, aksi gabungan organisasi
kemahasiswaan dan ormas di Kabupaten Tasikmalaya ini, sudah jelas menolak Undang-undang
Omnibus Law yang pasal-pasalnya tidak berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat.
"Jadi dalam aksi ini kami meminta agar perwakilan pemerintah daerah, mulai dari Sekda dan
pimpinan serta para ketua komisi turun menemui massa. Menyampaikan langkah apa yang akan
dilakukan Pemkab Tasikmalaya kaitan penolakan Omnibus Law ini," jelas Yudi.
Adapun tuntutannya, ungkap dia, meminta unsur pimpinan di Pemkab Tasikmaya, pimpinan dan
para ketua komisi menandatangani surat pernyataan, bahwa pemerintah daerah dan menolak
Undang-undang Omnibus Law. Kemudian suratnya nanti akan disampaikan kepada pemerintah
pusat.
Dia mengungkapkan dengan tuntutan massa aksi yang sudah terpenuhi mudah-mudahan bisa
menjadi kebaikan bagi Kabupaten Tasikmalaya dengan itikad baik pemerintah dan yang juga
menolak Undang-undang Omnibus Law.
"Kami juga akan mengawal terus perkembangan agar dokumen surat asli penolakan terhadap
Undang-undang Omnibus Law oleh pemerintah daerah dan sampai kepada pemerintah pusat,"
tambah dia.
Massa aksi ini langsung ditemui Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, Ketua
Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sofari Al-ayubi, para ketua Komisi Kabupaten Tasikmalaya dan
Kapolres Tasikmalaya, AKBP Hendria Lesmana.
Massa aksi kemudian menyodorkan format surat pernyatakan penolakan yang kemudian
ditandatangi oleh Sekda, Ketua , dan para Ketua Komisi Kabupaten Tasikmalaya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, mengungkapkan jika surat penolakan
pemerintah daerah dan terhadap Undang-undang Omnibus Law sudah ditandatangani
dihadapan massa aksi.
268
