Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 267
MELURUSKAN HOAKS RUU CIPTA KERJA, AIRLANGGA HARTARTO: INI
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN RAKYAT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro meluruskan beberapa informasi
yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai dengan substansi dari UU Cipta Kerja. Salah
satunya soal UMK atau UMP. Menurutnya, kepentingan rakyat adalah yang utama dalam Undang-
Undang Cipta Kerja. Masyarakat perlu memahami secara detail isi undang-undang agar tidak
terjebak pada hoaks yang selama ini beredar soal undang-undang ini.
"Kami tegaskan, di UU Cipta Kerja, upah minimum tidak dihapuskan. Upah ditetapkan dengan
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, sehingga upah tidak akan turun. UU
Cipta Kerja bahkan mengatur upah pekerja harus lebih tinggi dari upah minimum," katanya
dalam jumpa pers di Kemeko Perekonomian.
Dalam UU Cipta Kerja, besaran pesangon diatur, sehingga pekerja mendapatkan kepastian
pembayaran pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang
mengatur agar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan manfaat
lain berupa peningkatan kompetensi (upskilling) serta akses pada kesempatan kerja yang baru.
Terkait waktu kerja yang eksploitatif, jumlah jam kerja sama seperti UU Ketenagakerjaan.
"Selain itu, UU Cipta Kerja juga tidak menghapuskan hak cuti haid dan cuti melahirkan. Pekerja
outsourcing tetap mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Hak pekerja
juga harus tetap dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing,"ujarnya.
Terkait isu tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia, Menko Airlangga menegaskan
ada filterisasi terkait hal tersebut. Salah satunya adalah pekerja asing hanya boleh mengisi
jabatan tertentu dan ada jangka waktu pekerja tersebut tinggal.
"Dalam UU Ciptaker diatur Tenaga Kerja Asing yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk
jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu. Kemudian, perusahaan
yang memperkerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA),"
ujarnya.
Menko Airlangga juga menegaskan, UU Cipta Kerja ini lebih mengutamakan kepentingan
masyarakat, dengan memberikan berbagai macam kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan
kecil, terutama untuk mengembangkan usahanya. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan
perizinan tunggal bagi UMK melalui pendaftaran, dan memberikan insentif fiskal dan pembiayaan
untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan BUMN/BUMD wajib mengalokasikan penyediaan tempat
promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik (Terminal, Bandara,
Pelabuhan, Stasiun, Rest Area Jalan Tol dan infrastruktur publik lainnya).
Terkait jaminan produk halal, UU Cipta Kerja menjamin percepatan dan kepastian dalam proses
sertifikasi halal dengan memberikan pembatasan waktu proses penerbitan sertifikat halal, dan
memperluas Lembaga Pemeriksa Halal yang dapat dilakukan juga oleh Ormas Islam dan
Perguruan Tinggi Negeri.
Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang
ditanggung oleh pemerintah. Dalam jumpa pers tersebut, hadir juga Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri
Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Graha Shawala, Gedung Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kelautan dan
Perikanan yang hadir secara virtual. (flo/jpnn) Jangan Lewatkan Video Terbaru:.
266
