Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 268
Judul Didesak Ratusan Pendemo, Pemkab Tasikmalaya dan DPRD Tegaskan
Ikut Menolak Omnibus Law
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01813004/didesak-
ratusan-pendemo-pemkab-tasikmalaya-dan-dprd-tegaskan-ikut-
menolak-omnibus-law
Jurnalis Aris Mohamad Fitrian
Tanggal 2020-10-08 18:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Yudi Adi Rahmatillah (Koordinator Lapangan Aksi) Jadi dalam aksi ini kami meminta
agar perwakilan pemerintah daerah, mulai dari Sekda dan pimpinan serta para ketua komisi
turun menemui massa. Menyampaikan langkah apa yang akan dilakukan Pemkab Tasikmalaya
kaitan penolakan Omnibus Law ini
positive - Yudi Adi Rahmatillah (Koordinator Lapangan Aksi) Kami juga akan mengawal terus
perkembangan agar dokumen surat asli penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law oleh
pemerintah daerah dan sampai kepada pemerintah pusat
negative - Mohamad Zen (Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya) Surat ini akan disampaikan
kepada pemerintah pusat untuk mewakili aspirasi masyarakat kaum buruh dan mahasiswa di
Kabupaten Tasikmalaya yang menolak Undang-undang Omnibus Law
negative - H Asep Sopari Al-Ayubi (Ketua Kabupaten Tasikmalaya) Kita bersama pemerintah
daerah akan menyampaikan surat penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law ini kepada
pemerintah pusat. Sebagai bentuk wadah aspirasi masyarakat, buruh dan mahasiswa
neutral - H Asep Sopari Al-Ayubi (Ketua Kabupaten Tasikmalaya) Jadi perjuangan kita, mau itu
dicabut, sekalipun sepahit nanti disahkan, kan kita sudah sampaikan kepada buruh, bahwa
solusi-solusi kaitan kesejahteraan buruh sudah jelas disampaikan pemerintah daerah
Ringkasan
- Sekitar 1.000 massa aksi gabungan organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan
(ormas) di Kabupaten Tasikmalaya, melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung Bupati
Tasikmalaya, guna menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law / Cipta Kerja, Kamis, 8
Oktober 2020. Mereka mendesak pemerintah daerah dan menandatangani surat pernyataan
penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, yang baru disahkan RI.
267
