Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul Meluruskan Hoaks RUU Cipta Kerja, Airlangga Hartarto: Ini
Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/meluruskan-hoaks-ruu-cipta-kerja-
airlangga-hartarto-ini-mengutamakan-kepentingan-rakyat
Jurnalis natalia
Tanggal 2020-10-08 18:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Airlangga Hartaro (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kami tegaskan, di UU
Cipta Kerja, upah minimum tidak dihapuskan. Upah ditetapkan dengan mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi atau inflasi, sehingga upah tidak akan turun. UU Cipta Kerja bahkan
mengatur upah pekerja harus lebih tinggi dari upah minimum

negative - Airlangga Hartaro (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Selain itu, UU Cipta
Kerja juga tidak menghapuskan hak cuti haid dan cuti melahirkan. Pekerja outsourcing tetap
mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Hak pekerja juga harus tetap
dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing

neutral - Airlangga Hartarto (Hoaks RUU Cipta Kerja) Dalam UU Ciptaker diatur Tenaga Kerja
Asing yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus
punya kompetensi tertentu. Kemudian, perusahaan yang memperkerjakan TKA wajib memiliki
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Ringkasan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro meluruskan beberapa informasi
yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai dengan substansi dari UU Cipta Kerja. Salah
satunya soal UMK atau UMP. Menurutnya, kepentingan rakyat adalah yang utama dalam
Undang-Undang Cipta Kerja. Masyarakat perlu memahami secara detail isi undang-undang agar
tidak terjebak pada hoaks yang selama ini beredar soal undang-undang ini.

Dalam jumpa pers tersebut, hadir juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri
Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria
dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal di Graha Shawala, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang hadir secara virtual.

265