Page 342 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

DI TENGAH MASSA PENDEMO OMNIBUS LAW, RIDWAN KAMIL AKUI SURATI
JOKOWI DAN DPR RI
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo untuk
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Omnibus Law UU
Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.

Dengan harapan Omnibus Law Cipta Kerja ditunda.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dan memaparkan isi surat rekomendasi untuk
Presiden Jokowi, ketika menerima perwakilan buruh di Aula Barat Gedung Sate , Kamis, 8
Oktober 2020.

Hal itu pun disampaikan Ridwan Kamil , saat di hadapan massa pengunjuk rasa di depan
Gedung Sate , Jalan Diponegoro, Kota Bandung, yang lalu disambut riuh pada pendemo.
"Mudah-mudahan ini bisa secepatnya bisa kita sampaikan ke pemerintah pusat," kata dia.

Dalam surat tersebut, Ridwan menyebutkan, surat disusun atas aspirasi aliansi Serikat Pekerja
serikat buruh di Jawa Barat terhadap undang-undang omnibus Law Cipta kerja yang telah
disahkan RI tanggal 5 Oktober 2020 di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan
terhadap pembangunan tersebut dari seluruh Serikat Pekerja serikat buruh di Jawa Barat.

"Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah provinsi Jawa Barat menyampaikan
aspirasi dari Serikat Pekerja serikat buruh yang menyatakan dengan tegas menolak omnibus Law
Cipta kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang serta meminta diterbitkannya peraturan
pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu," tulis Ridwan dalam draft surat yang akan
disampaikan pada Jokowi.

Lebih jauh, Ridwan mengatakan, tujuan lahirnya undang-undang pasti untuk kebaikan. Tidak
mungkin pemerintah menciptakan sistem untuk keburukan.

"Dalam penciptaan undang-undang ada satu bab filsafat yaitu namanya Keadilan. Keadilan inilah
yang seringkali menjadi masalah," ucap dia.

Menurut dia, di UU tersebut ada hal positif maupun yang masih dianggap kontroversi. Di
antaranya yang positif yaitu pendirian UMKM lebih mudah. Kemudian banyak hal-hal yang
sifatnya memotong regulasi yang terlalu banyak.

"Tapi kalau ada 20% merasakan tidak keadilan artinya kan itu belum sempurna untuk disahkan.
Jadi saya kira ini jadi pelajaran dan mudah-mudahan bapak presiden memahami aspirasi bahwa
di klaster perlindungan buruh ternyata lebih banyak memuat hal-hal yang dirasakan
merugikan,"ucap dia.

Di sisi lain, Ridwan mengakui di klaster lain juga banyak hal yang sangat baik karena yang dia
lihat dulu sejarahnya bahwa di masa depan kita ini akan ada bonus populasi.
"Populasi kita 70% anak muda maka penciptaan lapangan kerja harus lebih banyak tapi pas
turun jadi kalimat-kalimat ternyata ditemukan, saya catat baru saya dengar juga hal-hal yang
merugikan buruh," kata Ridwan Kamil .

Berikutnya, kata dia, pihaknya memohon proses tersebut dikawal.

Sebelumnya Ridwan beserta Kapolda Jabar dan pangdam III Siliwangi menerima perwakilan
serikat buruh..

341