Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 337
"Saya atas nama ketua dewan, memberikan support kami bersama para mahasiswa para
penggerak kebaikan di Gresik," ujar dia.
Qodir menyatakan, setelah adanya demo ini pihaknya akan meneruskan aspirasi mahasiswa ini
kepada DPR RI.
"Di UU Cipta Kerja itu banyak, tentu pasal kaitan kerusakan lingkungan, hak pekerja akan kita
suarakan. Yang dianggap masyarakat harus ditinjau ulang, ya harus ditinjau," kata Qodir saat
berorasi di atas mobil komando Simak berita menarik lainnya dari Times Indonesia di sini
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang pripurna
pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja.
Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari sembilan fraksi, enam diantaranya
menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi menerima dengan
catatan, dan dua diantarang menolak.
"Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!,"
kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.
Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut
baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah
melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang
konstruktif.
"Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, rapat kerja
Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.
"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Supratman
saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I dengan pemerintah di Jakarta,
Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetujui
yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem,
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera
dan Partai Demokrat. "Tujuh fraksi menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap
dibuka, hingga menjelang Rapat Paripurna," kata Supratman.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara Tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait.
"Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan intisari
dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah,
pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan
yang krusial," kata Ida dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.
Dia menuturkan, Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya
telah melibatkan partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta
lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).
336
