Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 344
Ringkasan
Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin 5
Oktober 2020. Namun, sampai saat ini beberapa pihak masih menentang pengesahan tersebut
terutama kaum buruh .
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani memastikan pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sudah melibatkan seluruh elemen buruh. Di mana
enam konfederasi serikat buruh dari berbagai bendera di ajak duduk bersama, melakukan
pembahasan yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Kemenko Perekonomian.
6 SERIKAT BURUH IKUT BAHAS RUU CIPTA KERJA, KSPI DAN KSPSI PILIH WALK
OUT
Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin 5
Oktober 2020. Namun, sampai saat ini beberapa pihak masih menentang pengesahan tersebut
terutama kaum buruh .
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani memastikan pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sudah melibatkan seluruh elemen buruh. Di mana
enam konfederasi serikat buruh dari berbagai bendera di ajak duduk bersama, melakukan
pembahasan yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Kemenko Perekonomian.
"Kita berbicara dengan enam konfederasi buruh yang besar. Di bulan Juli selama tiga Minggu
kita bertemu setiap hari dari pagi sampai malam. Selama tiga Minggu bertemu setiap kali mereka
membawa 15 orang dunia usaha membawa 15 orang," kata dia dalam diskusi secara virtual di
Jakarta, Kamis (8/10).
Namun dalam perjalanannya, dari keenam konfederasi buruh yang dilibatkan pemerintah dua
diantaranya melakukan walk out . Keduanya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) danKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
"Dari enam itu dua walk out. Di mana dua itu keluar sebelum masuk materi pembahasan. Intinya
Mereka bilang kita tidak mau ada pembahasan. Dua walk out yaitu Said Iqbal dan juga Andin,"
imbuh dia.
Rosan yang ditugaskan menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law saat itu pun tidak
keberata atas keluarnya dua serikat buruh dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Sebab, empat
serikat buruh lain yang melakukan dialog bersama pemerintah sudahmencerminkan 75 persen
dari total buruh yang terdaftar sebagai anggota serikat pekerja.
Di mana total pekerja yang terdaftar sebagai serikat pekerja itu mencapai sekitar 3,4 juta orang
dari 131 juta orang tenaga kerja di Indonesia.
"Oleh sebab itu keempat ini sudah tersampaikan dengan beberapa kesepakatan. Kami pun
dipanggil DPR paling banyak adalah masalah tenaga kerja," kata dia.
Rosan tak menampik, jika kluster ketenagakerjaan paling banyak disuarakan oleh para serikat
buruh . Salah satunya adalah masalah penurunan jumlah pesangon yang menjadi 25 kali.
Namun, sejalan dengan itu, pemerintah dan dunia usaha memandang bahwa jumlah pesangon
yang dibayarkan di Indonesia jauh lebih banyak jika dibandingkan negara-negara Asean lainnya.
343
