Page 376 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

positive - Nur Hidayati (Direktur Eksekutif Nasional WALHI) Satu-satunya cara menarik kembali
mosi tidak percaya yang kami nyatakan ini hanya dengan cara negara secara sukarela
membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja

negative - Riden Hatam Azis (Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kepada
presiden Joko Widodo untuk menerbitkan semacam Perppu yang menyatakan bahwa Undang-
Undang Omnibus Law ini dinyatakan belum berlaku. Itu pilihan yang paling moderat

neutral - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR) Itu hak warga negara, tidak bisa kita larang. Jadi
biar kemudian kita sama-sama memiliki posisi yang objektif

negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi) Sabar dulu, ini masih kan dalam tahap
penomoran. Kalau sudah dinomorkan baru kemudian keluar untuk yang menjadi resmi. Jadi
teman-teman tunggu dulu. Kalau nanti mau judicial review silakan, tapi keluar dulu barangnya,
biar tidak salah

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI) Tetap
mepertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan upah yang diterima itu tidak akan
turun

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Juga terkait cuti-cuti, baik itu melahirkan,
menyusui, dan haid tetap sesuai dengan undang-undang, tidak dihapus

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Juga terkait cuti-cuti, baik itu melahirkan,
menyusui, dan haid tetap sesuai dengan undang-undang, tidak dihapus.

positive - Nur Hidayati (Direktur Eksekutif Nasional WALHI) Undang-undang ini dimaksudkan
untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan
kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi

Ringkasan

Disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin (05/10) lalu melalui sidang paripurna
memicu polemik di berbagai kalangan. RUU Cipta kerja dinilai merugikan pihak pekerja seperti
buruh, nelayan, dan petani.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Riden Hatam Azis mengaku
sangat kecewa dengan pengesahan itu. Ia mengatakan DPR terkesan tergesa-gesa dalam
mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Riden menegaskan bahwa sejak awal kelompok
buruh menolak RUU Cipta Kerja.

SILANG PENDAPAT UU CIPTA KERJA

Disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin (05/10) lalu melalui sidang paripurna
memicu polemik di berbagai kalangan. RUU Cipta kerja dinilai merugikan pihak pekerja seperti
buruh, nelayan, dan petani.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Riden Hatam Azis mengaku
sangat kecewa dengan pengesahan itu. Ia mengatakan DPR terkesan tergesa-gesa dalam
mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Riden menegaskan bahwa sejak awal kelompok
buruh menolak RUU Cipta Kerja.

375