Page 373 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 373
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Melaui UU Cipta Kerja,
pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau belum dapat kerja,
mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan, formatnya adalah asuransi
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Ini yang belum pernah terjadi.
Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa
yang menjamin apabila terjadi PHK?
Ringkasan
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menilai pengesahan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja dapat melapangkan jalan bagi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Tanah
Air. Menurut Anwar, RUU Cipta Kerja ini tak lagi mensyaratkan para pelaku usaha untuk repot-
repot mengurusi visa TKA yang hendak mereka bawa ke Indonesia.
Seperti diketahui, DPR setuju mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang pada Senin, 5 Oktober 2020. Namun, sejumlah kalangan masih
menyuarakan penolakannya atas disahkannya RUU Cipta Kerja ini, termasuk salah satunya dari
elemen buruh. Meski begitu Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengakui tidak bisa
pemerintah menyenangkan seluruh pihak
SINDIRAN SEKJEN MUI KE PEMERINTAH SOAL RUU CIPTA KERJA
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menilai pengesahan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja dapat melapangkan jalan bagi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Tanah
Air. Menurut Anwar, RUU Cipta Kerja ini tak lagi mensyaratkan para pelaku usaha untuk repot-
repot mengurusi visa TKA yang hendak mereka bawa ke Indonesia.
"Ini artinya mereka bebas untuk merekrut, membawa dan memperkerjakan TKA dari negara
mereka di perusahaan-perusahaan yang mereka dirikan dan bangun di Indonesia. Dan mereka
hanya cukup dengan membuat rencana penggunaan TKA tersebut," kata Anwar dalam
keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020).
Berbeda dengan aturan sebelumnya yang harus memenuhi tiga persyaratan bila perusahaan
hendak merekrut TKA.
Pertama, berupa kewajiban bagi perusahaan untuk mempunyai rencana penggunaan TKA,
kemudian harus mengurus visa tinggal terbatas untuk TKA tersebut. Dan ketiga dijelaskan bahwa
pihak perusahaan harus mendapatkan izin menggunakan TKA. Menurut Anwar Abbas, aturan
tersebut dinilai akan menyinggung perasaan banyak anak bangsa yang masih banyak
menganggur.
"Karena banyak anak-anak bangsa yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan tapi tidak
mendapatkan pekerjaan. Sementara, TKA terutama dari China membanjir masuk ke Indonesia
untuk bekerja di tempat-tempat yang ada," ujar dia.
Munculnya RUU Cipatker itu membuat Anwar Abbas bertanya-tanya, untuk apa bangsa ini
dibangun? Apakah hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial saja atau juga untuk
memajukan dan menyejahterakan rakyatnya? "Di dalam pasal 33 UUD 1945 diamanatkan bahwa
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kita di dalam mengelola sumber
daya alam tersebut selain harus memikirkan keuntungan yang bersifat finansial, juga harus bisa
372
