Page 369 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 369
Judul Menilik Aturan Besaran Pesangon di Omnibus Law UU Cipta Kerja
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008125844-532-
555942/menilik-aturan-besaran-pesangon-di-omnibus-law-uu-cipta-
kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-08 13:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - None (None) bunyi Pasal 156 (2) UU Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan lama, untuk
pekerja dengan masa kerja lebih dari 8 tahun besaran pesangon paling sedikit 9 bulan upah.
Artinya, pekerja yang sudah bekerja selama 10 tahun dengan upah terakhir Rp5 juta per bulan
minimal menerima uang pesangon Rp45 juta
positive - Susiwijono Moegiarso (Presiden) ujar Hadi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menyusun 40 aturan turunan dari
Omnibus Law Cipta Kerja yang ditargetkan rampung dalam 1 bulan
negative - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
ujarnya. Dalam revisi Pasal 156 (5) UU Ketenagakerjaan yang diatur Omnibus Law Ciptaker,
pemerintah menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karenanya, Hadi melihat masih
ada harapan untuk memperjelas perubahan aturan Pasal 156 (2) agar dalam penerapannya tidak
mengurangi besaran pesangon yang berlaku saat ini. Semoga PP menentukan bahwa ketentuan
itu dimaksudkan tidak bertambah dan tidak berkurang, ujar Hadi. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menyusun 40 aturan
turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja yang ditargetkan rampung dalam 1 bulan. Kemudian tadi
arahan Presiden seluruhnya daripada PP dan Perpres itu ada sekitar 40, (terdiri dari) 35 PP dan
5 perpres
Ringkasan
Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjadi acuan perusahaan untuk memberikan uang pesangon
minim kepada pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Bahkan, kebijakan
tersebut bisa diterapkan pada pegawai tetap yang telah bekerja selama puluhan tahun.
368
