Page 366 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 366
"Syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan alih daya atau outsourcing
masih tetap dipertahankan. Bahkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja memasukkan prinsip
pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih
daya sepanjang obyek pekerjaannya masih ada," kata Menaker Ida.
( ) Sambung Ida menjelaskan, hal tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 27 tahun 2011. Ia juga menyampaikan, soal pengawasan terhadap perusahaan
outsourcing.
Dia menyebut, dalam UU Cipta Kerja ini diatur syarat perizinan bagi perusahaan outsourcing.
Pengawasan itu, lanjut Ida, dikontrol melalui sistem online single submission. "Yang selama ini
mungkin ada perusahaan outsourcing yang tak terdaftar, maka dengan Undang-Undang ini
pengawasan bisa kita lakukan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem OSS," jelas Ida.
( ) Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto memastikan pekerja outsourcing akan tetap mendapatkan jaminan perlindungan serta
kesejahteraan yang akan diberikan oleh pemerintah.
"Pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan dan
untuk tenaga kerja asing tentu yang diatur adalah mereka yang membutuhkan. Untuk perawatan
ataupun untuk maintenance ataupun untuk tenaga peneliti yang melakukan kerjasama juga
mereka yang datang sebagai buyers," tandasnya.
(akr).
365
