Page 364 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 364
Ida menegaskan, lewat UU Cipta Kerja , pemerintah ingin memberikan kepastian pada para
buruh/pekerja.
Selain mendapatkan pesangon dari pemberi kerja, para buruh/pekerja akan mendapat jaminan
kehilangan pekerjaan selama 6 bulan dari pemerintah.
Selanjutnya, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan tanggapan mengenai
item waktu istirahat dan cuti pekerja dalam Omnibus Law Cipta Kerja.
Kata Para Kader Partai Setelah UU Cipta Kerja Disahkan: Hanura, PKS hingga Demokrat
Menurutnya, di Pasal 79 Ayat 2 poin b Bab IV UU Cipta Kerja tidak menetapkan waktu istirahat
bagi para buruh/pekerja.
Namun, pasal tersebut memberikan pilihan untuk pemberi kerja apakah akan mengambil libur
dua hari atau satu hari.
"Jadi di situ kan pilihan, apakah mau mengambil hari liburnya dua hari atau mau mengambil
liburnya satu hari." "Jika liburnya dua hari maka jam kerjanya menjadi delapan jam, ketika
mengambil kerjanya enam hari maka jam kerjanya menjadi 7 jam," ujar Ida, masih melansir
sumber yang sama.
Ida kemudian menjelaskan terkait item karyawan 'kontrak seumur hidup' dalam UU Cipta Kerja
yang turut menjadi sorotan masyarakat.
Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetap mengacu pada UU Nomor 13 Tahun
2003, di mana aturan itu berlaku pada pekerjaan yang memenuhi syarat tertentu.
Menteri Tito: UU Cipta Kerja Mudahkan Masyarakat Buka Usaha, Pemda Diminta Permudah Izin
Hanya saja, di UU Cipta Kerja ada perlindungan bagi buruh/pekerja kontrak.
Perlindungan itu berupa kompensasi selama satu bulan untuk masa kerja 1-12 bulan di akhir
masa kontrak.
"Jadi yang baru di UU Cipta Kerja ini, ada perlindungan bagi pekerja kontrak. Bentuk
perlindungannya, pekerja ketika berakhir masa kontrak maka dia berhak mendapatkan
kompensasi." "Untuk masa kerja 1-12 bulan kira-kira akan mendapatkan kompensasi satu bulan,
dan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah," ujarnya.
Lebih luas lagi, Ida menyebut pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja bertujuan mengurangi
potensi PHK di dunia kerja.
Selain itu, meski sudah ada aturan baru, UU Nomor 13 Tahun 2003 tetap masih berlaku.
Pemerintah hanya mengatur pasal-pasal yang membutuhkan pengaturan ulang.
363
