Page 381 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 381
MENAKER: UU CIPTA KERJA BERI KOMPENSASI TAMBAHAN BAGI BURUH PKWT
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah menegaskan, UU Cipta Kerja tetap memberi
perlindungan hak ke buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Di samping itu, UU Cipta
Kerja juga mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat
berakhirnya PKWT.
"UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh saat
berakhirnya PKWT. Jadi ketentuan syarat itu tetap diatur sebagaimana UU Nomor 13 Tahun
2003," ujar Ida dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko
Perekonomian, Rabu (7/10/2020).
"Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU 13/2003 yang justru memberi perlindungan
ke pekerja PKWT yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT,"
sambung Ida.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pelaksanaan PKWT tetap ada batas waktunya berdasarkan
kesepakatan pengusaha dan pekerja. PKWT hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang
bersifat tidak tetap.
Selain itu, Ida juga menegaskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) masih tetap berlaku dalam
Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pemberian upah pada buruh tetap mengacu pada Undang-
undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015.
"Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita
atur. Kemudian ketentuannya tetap mengacu Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015
memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah," kata Ida.
Lebih lanjut, Ida menuturkan, Peraturan Pemerintah tersebut akan mengatur lebih detail tentang
formula upah.
Termasuk penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ketentuan upah minimum kabupaten atau kota juga
dipertahankan.
"Upah minimum kabupaten kota juga tetap dipertahankan. Saya ulang untuk menegaskan bahwa
upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan," kata dia.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Selain itu, Ida menyebut di dalam UU Cipta Kerja pemerintah dan DPR sepakat menghapus
mengenai penangguhan pembayaran UMP. Sehingga, tak ada penangguhan pembayaran UMP
dari perusahaan ke pekerja.
"Jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di UU cipta kerja ini," ujar Ida.
Di samping itu, untuk meningkatkan perlindungan upah pekerja atau buruh, serta meningkatkan
pertumbuhan sektor UMKM, UU Cipta Kerja juga mengatur pengupahan bagi sektor usaha dan
UMKM.
"Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari sektor UMKM kita dan akan kita atur
pengupahannya dalam UU Cipta Kerja," jelas Ida..
380
