Page 382 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul Benarkah Omnibus Law ubah upah buruh jadi per jam? Ini kata
Menteri Ketenagakerjaan
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/benarkah-omnibus-law-ubah-upah-
buruh-jadi-per-jam-ini-kata-menteri-ketenagakerjaan
Jurnalis Adi Wikanto
Tanggal 2020-10-08 12:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Upah minimum, UMP, UMK tetap ada

Ringkasan
Omnibus law Cipta Kerja disahkan DPR setelah sembilan fraksi di DPR menyatakan
persetujuannya. Hanya dua fraksi di DPR yang menolak pengesahan omnibus law Cipta Kerja,
yakni dari Partai Demokrat dan PKS.Pengesahan omnibus law Cipta Kerja juga mendapat
penolakan dari berbagai elemen masyarakat terutama kalangan buruh. Alasannya, omnibus Law
Cipta Kerja merugikan buruh, salah satunya perubahan sistem upah buruh.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah juga memastikan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak akan
menyebabkan upah minimum turun. Bahkan, dengan aturan ini upah minimun malah tidak
ditangguhkan. Perubahan ketentuan upah minimum adalah kenaikan upah minimum
memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selama ini, upah minimum memperhitungan
pertumbuhan ekonomi nasional.

BENARKAH OMNIBUS LAW UBAH UPAH BURUH JADI PER JAM? INI KATA MENTERI
KETENAGAKERJAAN

Sidang Paripurna DPR Senin (5/10/2020) resmi mengesahkan omnibus law rancangan undang-
undang (RUU) Cipta Kerja. Di media sosial, banyak beredar informasi Omnibus law Cipta Kerja
merugikan buruh / pekerja karena upah buruh akan dihitung per jam. Benarkah upah buruh
akan dihitung per jam?

Omnibus law Cipta Kerja disahkan DPR setelah sembilan fraksi di DPR menyatakan
persetujuannya. Hanya dua fraksi di DPR yang menolak pengesahan omnibus law Cipta Kerja,
yakni dari Partai Demokrat dan PKS.Pengesahan omnibus law Cipta Kerja juga mendapat

381