Page 406 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul Anggota Komisi VIII Nilai Ada Ketidaklaziman Formil dalam Persetujuan
RUU Cipta Kerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/08/anggota-komisi-viii-
nilai-ada-ketidaklaziman-formil-dalam-persetujuan-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Vincentius Jyestha Candraditya
Tanggal 2020-10-08 11:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Pembahasan RUU ini sangat terburu-buru, dan bagaimana mungkin fraksi 'dipaksa' untuk
menyampaikan pendapat mininya, dan bahkan pendapat akhir di rapat Paripurna, tetapi draft
secara utuh RUU Ciptaker itu tidak dibagikan terlebih dahulu. Begitu terburu-burunya, sehingga
jadwal pengesahan RUU dalam rapat paripurna DPR pun mendadak dimajukan, dari tanggal 8
menjadi tanggal 5 september. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa dibalik ini semuanya?

neutral - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Selain hukum yang tertulis, kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan ini juga seharusnya bisa
menjadi pedoman dalam pembahasan/pwmgambilan keputusan thd Omnibus RUU Cipta Kerja.
Apalagi, RUU ini memiliki dampak kepada lebih dari 78 undang-undang yang berlaku saat ini

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Masalah investasi di Indonesia sebenarnya bukan soal perubahan regulasi, tetapi mengenai
merajalelanya KKN dan inefisiensi birokrasi. Itu seharusnya jadi prioritas yang difokuskan oleh
Pemerintah

positive - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) RUU
ini tidak melaksanakan perintah pembukaan UUD NRI 1945, agar negara memprioritaskan
melindungi tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Tetapi disayangkan sekali, RUU tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, karena RUU ini justru
mengamanatkan banyak ketentuannya untuk diatur dalam peraturan pemerintah (PP), sehingga
membuat peraturan tidak menjadi sederhana, dan penuh spekulasi politik, kata putusnya
tergantung kepada pemeintah pemilik kekuasaan politik. Suatu hal yang tak sesuai dengan
prinsip Negara Hukum di Negara demokratis seperti Indonesia

neutral - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Apabila langkah itu tidak diambil Presiden Jokowi, HNW mendukung bila warga Indonesia baik
dari Sarikat Pekerja/Organisasi Buruh, organisasi Profesi, LSM, Ormas maupun individu yang
dirugikan oleh diundangkannya UU Cipta Kerja itu, untuk mempergunakan hak konstitusionalnya
405