Page 401 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 401
Lantas, Didi membandingkannya dengan bahan-bahan untuk tapat di tingkat komisi dan badan
yang bisa didapatkannya beberapa hari sebelumnya.
Didi mempertanyakan kenapa justru RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berdampak luas pada
kehidupan kaum buruh, UMKM, lingkungan hidup dan lain-laim tidak tampak naskah RUU-nya.
"Sungguh ironis RUU Ciptaker yang begitu sangat penting. Tidak selembar pun ada di meja kami.
Harusnya pimpinan DPR memastikan dulu bahwa RUU yang begitu sangat penting dan krusial
yang berdampak pada nasib buruh, pekerja, UMKM, lingkungan hidup dan lain-laik sudah ada di
tangan seluruh anggota DPR, baik yang fisik dan virtual," ucapnya.
Selain itu, Didi melihat ada kejanggalan lainnya, yaitu undangan rapat diberitahu hanya beberapa
jam sebelum paripurna.
Menurutnya, undangan rapat tersebut telah memecahkan rekor undangan secepat kilat.
"Ada apa gerangan ini? Sungguh tidak etis untuk sebuah RUU sepenting dan krusial ini. Padahal
sudah dijadwal sebelumnya akan dilakukan pada tgl 8 Oktober 2020. Tiba-tiba menjadi 5
Oktober, tanpa informasi yang cukup dan memadai. Sehingga rapat itu menjadi rapat yang
dadakan, tergesa-gesa dan dipaksakan," kata Didi.
AHY Minta Maaf Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta
maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya para buruh dan pekerja.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
dalam Sidang Paripurna DPR RI , Senin (5/10).
AHY meminta maaf karena partainya belum memiliki cukup suara untuk memperjuangkan
kepentingan rakyat, dalam hal ini menolak RUU Cipta Kerja .
"Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami
belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus
memperjuangkan harapan rakyat," ujar AHY, dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).
Fraksi Partai Demokrat (F-PD) pun, lanjut AHY, tetap memutuskan menolak RUU Cipta Kerja
setelah mempertimbangkan berbagai faktor.
"Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada
Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3 Oktober 2020), dan kami
sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas
penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI Senin
(5 Oktober) sore ini," katanya.
Menurut AHY, RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki urgensi. Dia mengatakan saat ini seharusnya
semua pihak fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Baginya, RUU tersebut terkesan dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan
kaum buruh dan pekerja yang jumlahnya besar sekali.
Selain itu, AHY melihat RUU tersebut berbahaya. Karena membuat pergeseran dari Ekonomi
Pancasila yang dianut Indonesia menjadi Neo-Liberalistik.
"Nampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-
Liberalistik. Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya untuk
menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali
masalah lainnya," ungkapnya.
400
