Page 400 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 400
untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan
harapan rakyat
neutral - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Ketua Umum Partai Demokrat) Keputusan kami ini
sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di
Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3 Oktober 2020), dan kami sampaikan lagi dalam
pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut,
Fraksi Partai Demokrat walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5 Oktober) sore ini
neutral - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Ketua Umum Partai Demokrat) Nampak sekali
bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-Liberalistik. Tentu,
menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan
kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya
positive - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Ketua Umum Partai Demokrat) No one is left
behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita
neutral - Benny K. Harman (perwakilan Fraksi Demokrat) Kalau demikian, kami Fraksi Demokrat
menyatakan walk out dan tidak bertanggungjawab
Ringkasan
Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai pengesahan
UU Cipta Kerja melalui Rapat Paripurna DPR adalah cacat prosedural.
Sebab, ia menyebut tidak ada selembar pun naskah RUU Cipta Kerja saat hendak disahkan.
POLITIKUS DEMOKRAT: TAK ADA SELEMBAR PUN NASKAH RUU CIPTA KERJA YANG
DIBAGIKAN SAAT RAPAT PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai pengesahan
UU Cipta Kerja melalui Rapat Paripurna DPR adalah cacat prosedural.
Sebab, ia menyebut tidak ada selembar pun naskah RUU Cipta Kerja saat hendak disahkan.
"Sudah tiga periode saya jadi anggota DPR RI. Baru kali ini saya punya pengalaman yang tidak
terduga. Pimpinan DPR telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur," kata Didi
kepada wartawan, Kamis (8/10/2020).
"Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Cipta Kerja yang dibagikan saat rapat paripurna
tanggal 5 Oktober 2020 tersebut," imbuhnya.
Didi mengatakan, seharusnya ketika akan disahkan, naskah RUU tersebut tersedia di Ruang
Paripurna.
Namun, hingga disahkan, naskah UU Cipta Kerja tak kunjung diterima para anggota dewan.
"Jadi pertanyaannya, sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu kemarin tanggal 5 Oktober
2020 itu? Harusnya sebelum palu keputusan diketok, naskah RUU Ciptaker sudah bisa dilihat
dan dibaca oleh kami semua," ujar Didi.
"Dalam forum rapat tertinggi ini, adalah wajib semua yang hadir diberikan naskah RUU tersebut.
Jangankan yang hadir secara fisik, yang hadir secara virtual pun harus diberikan," lanjutnya.
399
