Page 395 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul HNW: Presiden Perlu Mengeluarkan Perpu Untuk Mengakhiri Polemik
UU Ciptaker
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/08/hnw-presiden-
perlu-mengeluarkan-perpu-untuk-mengakhiri-polemik-uu-ciptaker
Jurnalis Content Writer
Tanggal 2020-10-08 11:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI) Pembahasan RUU ini sangat terburu-
buru, dan bagaimana mungkin fraksi 'dipaksa' untuk menyampaikan pendapat mininya, dan
bahkan pendapat akhir di rapat Paripurna, tetapi draft secara utuh RUU Ciptaker itu tidak
dibagikan terlebih dahulu. Begitu terburu-burunya, sehingga jadwal pengesahan RUU dalam
rapat paripurna DPR pun mendadak dimajukan, dari tanggal 8 menjadi tanggal 5 September. Ini
menimbulkan tanda tanya besar, ada apa dibalik semua ini?

neutral - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI) Konstitusi menyatakan bahwa
Indonesia merupakan negara hukum, dan kekuasaan legislasi berada di tangan DPR RI melalui
fraksi-fraksi, alat kelengkapan dewan dan anggota-anggota DPR. Seharusnya setiap fraksi yang
merupakan elemen penting di dalam DPR diberikan akses seluas-luasnya dalam pembahasan
suatu RUU, termasuk menerima draft utuh RUU yang akan dibahas atau akan diputuskan,
sebelum diminta menyiapkan dan menyampaikan pendapat mini maupun pendapat akhir. Dan
itu yg sudah menjadi konvensi di DPR

neutral - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI) Selain hukum yang tertulis, kebiasaan
atau konvensi ketatanegaraan ini juga seharusnya menjadi pedoman dalam
pembahasan/pengambilan keputusan terhadap Omnibus RUU Ciptaker. RUU ini memiliki dampak
kepada lebih dari 78 undang-undang yang berlaku saat ini

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI) Masalah investasi di Indonesia
sebenarnya bukan soal perubahan regulasi, tetapi mengenai merajalelanya KKN dan inefisiensi
birokrasi. Itu seharusnya jadi prioritas yang difokuskan oleh Pemerintah

positive - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI) RUU ini tidak melaksanakan perintah
pembukaan UUD NRI 1945, agar negara memprioritaskan melindungi tumpah darah Indonesia
dan seluruh rakyat Indonesia

negative - Hidayat Nur Wahid (Anggota Komisi VIII DPR RI) Disayangkan, rancangan tersebut
tidak sesuai dengan tujuannya. Karena RUU ini justru mengamanatkan banyak ketentuannya
untuk diatur dalam peraturan pemerintah (PP), sehingga membuat peraturan tidak menjadi
sederhana, dan penuh spekulasi politik, kata putusnya tergantung kepada pemerintah pemilik
394