Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 393
Judul UU Cipta Kerja Tuai Pro-Kontra, Pemerintah Diminta Jelaskan soal
Pasal yang Dinilai Bermasalah
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/08/uu-cipta-kerja-tuai-
pro-kontra-pemerintah-diminta-jelaskan-soal-pasal-yang-dinilai-
bermasalah
Jurnalis Vincentius Jyestha Candraditya
Tanggal 2020-10-08 11:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) Mendorong pemerintah agar segera melakukan
sosialisasi mengenai UU Cipta Kerja tersebut, serta memberikan penjelasan maksud dari
sejumlah pasal atau butir-butir yang dinilai masih bermasalah, guna memberikan pemahaman
kepada masyarakat
neutral - Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) Hal tersebut penting untuk membendung berita-
berita hoaks yang beredar di masyarakat
positive - Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) MPR berharap media dapat menyampaikan konten-
konten yang positif dan edukatif bagi masyarakat
negative - Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) Sehingga dapat dicapai kesepahaman untuk
kepentingan bersama. Dan jika tidak didapat kesepahaman, MPR menyarankan agar diselesaikan
dengan mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
neutral - Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) Kami juga mengimbau masyarakat agar berfikir
secara jernih dalam menilai suatu persoalan dan tidak mudah terhasut oleh konten-konten hoaks
yang belum jelas validitas atau kebenarannya. Diharapkan masyarakat tetap kritis dalam
mengoreksi setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah termasuk UU Cipta Kerja yang
dianggap merugikan rakyat Indonesia
Ringkasan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet angkat bicara soal Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law Cipta Kerja yang kini sudah disahkan menjadi UU Cipta Kerja , namun tetap
masih menuai pro dan kontra.
Bamsoet mendorong pemerintah untuk mensosialisasikan UU Cipta Kerja dan juga menjelaskan
kepada masyarakat terkait pasal yang dinilai masih bermasalah.
392
