Page 394 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 394
UU CIPTA KERJA TUAI PRO-KONTRA, PEMERINTAH DIMINTA JELASKAN SOAL
PASAL YANG DINILAI BERMASALAH
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet angkat bicara soal Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law Cipta Kerja yang kini sudah disahkan menjadi UU Cipta Kerja , namun tetap
masih menuai pro dan kontra.
Bamsoet mendorong pemerintah untuk mensosialisasikan UU Cipta Kerja dan juga menjelaskan
kepada masyarakat terkait pasal yang dinilai masih bermasalah.
"Mendorong pemerintah agar segera melakukan sosialisasi mengenai UU Cipta Kerja tersebut,
serta memberikan penjelasan maksud dari sejumlah pasal atau butir-butir yang dinilai masih
bermasalah, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat," ujar Bamsoet , dalam
keterangannya, Kamis (8/10/2020).
Beberapa hal yang harus dijelaskan, kata Bamsoet, antara lain seperti perihal Upah Minimum
Kabupaten Kota/UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, nilai pesangon, Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu atau kontrak seumur hidup, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas
jenis pekerjaan, waktu kerja yang dinilai terlalu eksploitatif, hak cuti, outsourcing tidak mendapat
jaminan pensiun dan kesehatan, dan Tenaga Kerja Asing yang dinilai menjadi mudah untuk
masuk ke Indonesia.
"Hal tersebut penting untuk membendung berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat," kata
dia.
Bamsoet juga meminta kepada seluruh media yang ada di Indonesia, baik cetak, siaran, maupun
online, agar tidak menyebarkan informasi hoaks atau informasi yang tidak jelas validitasnya,
khususnya terkait substansi UU Cipta Kerja .
Media sebagai salah salah satu pilar demokrasi, lanjutnya, diharapkan dapat menyajikan
pemberitaan yang berimbang, tidak memihak, dan objektif, sehingga menjadi sarana berbagi
informasi dan pengetahuan yang benar bagi masyarakat.
"MPR berharap media dapat menyampaikan konten-konten yang positif dan edukatif bagi
masyarakat," ungkapnya.
Tak hanya itu, politikus Golkar itu meminta seluruh masyarakat Indonesia yang belum bisa
menerima keberadaan UU Cipta Kerja untuk dapat meminta pemerintah atau DPR untuk
melakukan dialog terkait butir-butir yang dianggap merugikan masyarakat, khususnya buruh.
"Sehingga dapat dicapai kesepahaman untuk kepentingan bersama. Dan jika tidak didapat
kesepahaman, MPR menyarankan agar diselesaikan dengan mengajukan uji materi UU Cipta
Kerja ke Mahkamah Konstitusi," kata Bamsoet .
"Kami juga mengimbau masyarakat agar berfikir secara jernih dalam menilai suatu persoalan
dan tidak mudah terhasut oleh konten-konten hoaks yang belum jelas validitas atau
kebenarannya. Diharapkan masyarakat tetap kritis dalam mengoreksi setiap kebijakan yang
ditetapkan pemerintah termasuk UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan rakyat Indonesia,"
tandasnya.
393
