Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

"Sabahat-sahabat semua senasib sepenanggungan seluruh Indonesia, bahwasanya kami
keluarga Besar Serikat Buruh Muslimin Indonesia wilayah Jember Jawa Timur Indonesia Ingin
memberikan alasan-alasan kuat bagemana selama ini Omnibus Law di tolak pekerja", kata Umar
Faruq, Kamis (8/10) seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono .

Kata Faruq alasan mendasar tidak menyetujui menghilangkan upah minimum kabupaten yang
selama ini diatur oleh aturan resmi baik itu pemerintah maupun jajaran lembaga terkait lainnya
di berbagai jenjang, meskipun aturan perburuhan tidak sempurna akan tetapi masih bisa
memberikan perhatian kepada para perkerja perusahaan, jika ada kekurangan dapat dievaluasi
bersama-sama agar saling diuntungkan.

Beberapa poin kebijakan yang jadi sorotan para buruh kata Umar Faruq, seperti poin tentang
hilangnya pesangon bagi pekerja bagemana selama ini pesangon sudah diatur oleh undang-
undang seperti pasal 156 ayat 1 2 3 dan 4.

Soal pekerja kontrak diberlakukan seumur hidup, di undang-undang 2003 pasal 50 sampai pasal
60 khususnya dipasal 59 sudah dijelaskan pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa dikontrak dan
pekerjaan apa yang tidak bisa dikontrak telah dituangkan dengan jelas, undang-undang
ketenagakerjaan 2003 sudah diatur dengan baik berupa memberikan perlindungan kepada
pekerja perusahaan.

"Meskipun pengetrapan dilapangkan belum maksimal sesuai yang diharapkan buruh, tapi ini
masih di terima oleh buruh", tutur pria yang akrab dengan Presiden Sarbumusi Mohammad
Syaiful Bahri Anshori.

Dijelaskan Faruq soal outsoursing atau ahli daya kerjaan ancaman bagi buruh dan pekerja karena
tidak ada batasan lagi seperti yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja.
Bahwasanya outsourcing terhadap bidang jasa jasa keamanan atau sucurity, jasa cleaninganig
servis atau office boy, jasa catering untuk pengadaan makanan atau minuman kepada para
perkerja, drever untuk angkutan pekerja dan bidang pertambangan.

Upah dihitung per jam l tidak sinergi dengan undang-undang nomer 13 tahun 2003 mengatur
bagemana upah dalam kurun satu bulan diatur batasan upah minimum kabupaten.

Penggunaan tenaga kerja asing tidak dibatasi pada level tertentu yang saat ini sudah ada
aturannya melalui Menteri Tenaga maupun undang-undang nomor 13 tahun 2003, diperbolehkan
namun ada syarat yang dibenarkan pada posisi jabatan tertentu bukan untuk buruh kasar.

Hilangnya jaminan ketenagakerjaan dampak dari pekerja kontrak dan outsourcing yang
diberlakukan seumur hidup atau tanpa batasan. Tidak ada kepastian dalam bekerja dan
pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah dampak PKWT dan PKWTT yang sudah yang
sudah diatur dalam pasal undang-undang perburuhan yang berlaku..

391