Page 388 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 388
"Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia sangat jelas secara narasi, kita sepakat
menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti judicial review dan mendesak Presiden untuk
mengeluarkan Perppu. Narasi kita tetap sama, jangan sampai masa depan negeri ini hanya
dimiliki oleh semua kepentingan oligarki semata," tegas Remy.
Menaker: Pembahasan RUU Cipta Kerja Dilakukan Secara Transparan dan Demokratis
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hj Ida Fauziyah, M.SI mengatakan, pihaknya menyadari
di balik cita-cita mulia yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja, terdapat riak-riak dinamika
sosial, baik yang pro maupun yang kontra, terutama pada materi klaster ketenagakerjaan.
Meski demikian Menaker memastikan bahwa pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan
kontruktif.
Hal itu disampaikan Menaker saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema Peluang dan
Tantangan RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan Injabar dan Universitas Padjajaran, Jumat
(28/8/2020).
"Proses panjang pembentukan RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan telah dilalui.
Kami mulai kembali, kami review kembali dengan melibatkan partisipasi stakeholder, utamanya
unsur pekerja, pengusaha juga unsur praktisi dan akademisi dari berbagai dimensi keilmuan,"
ujar Ida.
Bahkan meskipun RUU Cipta Kerja telah diserahkan dan tengah dibahas di DPR, Kementerian
Ketenagakerjaan bersama serikat pekerja dan pengusaha terus melakukan pendalaman atas
subtansi ketenagakerjaan dalm RUU Cipta Kerja.
"Pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan kontruktif, proses dilakukan secara
transparan dan demokratis, serta mengedepankan kepentingan nasional," tegas Ida.
Dalam pemaparannya, Menaker menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja adalah bagian dari ikhtiar
yang diambil pemerintah guna mewujudkan visi Indonesia menjadi negara yang maju dan
sejahtera.
Pemerintah melihat sejumlah peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini antara
lain; pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, angka pengangguran yang masih tinggi,
perlunya pembangunan SDM yang berkualitas, tantangan perkembangan ekonomi digital dan
tren teknologi yang mengubah lanskap bisnis sehingga mempengaruhi peta kebutuhan tenaga
kerja.
Demikian pula perubahan pola hubungan kerja yang semakin dinamis dan fleksibel, serta
perlunya peningkatan daya saing investasi melalui kemudahan berusaha dan penataan regulasi
yang tumpang tindih yang mempengaruhi kecepatan menangkap peluang investasi untuk
penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan UMKM.
Kebutuhan akan RUU Cipta Kerja semakin terasa ketika dihadapkan pada Pandemi Covid-19,
yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan tapi juga ekonomi. Kehadiran UU Cipta Kerja
diharapkan dapat menjadi landasan institusional negeri dan menciptakan lapangan kerja yang
mengalami suply shock pasca pandemi yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran..
387
