Page 404 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020). Padahal, RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi
undang-undang lewat rapat paripurna DPR yang dipercepat pada Senin (5/10/2020) dari yang
seharusnya Kamis hari ini.

UU CIPTA KERJA SUDAH DISAHKAN, TAPI BALEG SEBUT BELUM ADA NASKAH
FINAL

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, belum ada naskah final
RUU Cipta Kerja.

Menurut Firman, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap draf RUU Cipta
Kerja.

"Artinya, bahwa memang draf ini dibahas tidak sekaligus final, itu masih ada proses-proses yang
memang secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan," katanya dalam keterangan
tertulis, Kamis (8/10/2020).

Padahal, RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang lewat rapat paripurna DPR
yang dipercepat pada Senin (5/10/2020) dari yang seharusnya Kamis hari ini.

Karena itu, dia menilai pendapat publik terhadap RUU Cipta Kerja banyak yang keliru.
Ia khawatir banyak orang yang terprovokasi dengan naskah yang belum final dan beredar di
media sosial.

"Kalau ada pihak-pihak menyampaikan melalui pandangan lama pastinya akan beda dengan
yang final. Apalagi kalau mereka hanya di ujung," ujar Firman.

Firman pun mencontohkan, misalnya, ketentuan cuti haid, cuti kematian, upah minimum,
pembatasan outsourcing , hingga pesangon diatur dalam UU Cipta Kerja .

Ia menjelaskan, klausul mengenai pesangon memang awalnya sesuai UU Ketenagakerjaan
Nomor 13/2003, yaitu sebanyak 32 kali upah. Namun, 32 kali itu yang mampu melaksanakan itu
hanya 7 persen perusahaan.
Akhirnya, Baleg DPR dan pemerintah menyepakati pesangon sebanyak 25 kali upah ditambah 6
kali yang dijamin negara lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Artinya kalau membuat UU itu harus bisa dilaksanakan. Tidak bisa membuat UU kasih pesangon
32 kali tapi tidak bisa dieksekusi malah rakyat makin dibohongi," ujarnya.

"Nah, dari 25 kali itu ada jaminan kehilangan pekerjaan," imbuh Firman.
Ia menegaskan sampai hari ini DPR masih memperbaiki naskah final UU Cipta Kerja. Setelah itu,
DPR akan segera menyerahkan naskah UU kepada presiden.

"Sampai hari ini kita sedang rapikan, kita baca dengan teliti kembali naskahnya jangan sampai
ada salah typo dan sebagainya," kata Firman.

"Nanti hasil itu akan segera dikirim ke presiden untuk ditandatangani jadi UU dan sudah bisa
dibagikan ke masyarakat," tuturnya.

RUU Cipta Kerja telah disahkan DPR menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2020).
Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir
dalam rapat paripurna untuk menyampaikan tanggapan akhir presiden.

403