Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2020
P. 25
Judul Pengangguran Butuh Kerja, UU Ciptaker Diibaratkan Tol Percepat Investasi
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/12/06/320/2322630/pengangguran-
butuh-kerja-uu-ciptaker-diibaratkan-tol-percepat-investasi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-06 16:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Iklim berusaha saat ini sedang diperbaiki
dengan UU Cipta Kerja. Salah satu klaster dalam UU Cipta Kerja yang disambut baik adalah
klaster mengatur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang lebih sederhana dan cepat perizinannya
bagi investor
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Perdana Menteri Singapura dan Presiden
Jokowi sudah datang tapi ada urusan (birokrasi) yang belum beres. Saya pun turun langsung ke
lokasi dan bicara dengan pengambil keputusan lokal untuk segera membereskannya
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) UU Cipta Kerja diperlukan pelaku usaha dan
(pemerintah) daerah untuk merasakan kemudahan. Bahwa ada beberapa yang dianggap belum
selesai, kalau berpikirnya positif, itu bisa diselesaikan di PP. Tapi kalau berpikirnya negatif, tidak
akan menyelesaikan masalah dan tanpa UU ini tidak bisa menyelesaikan PSN (Proyek Strategi
Nasional) dengan cepat,
Ringkasan
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai menjadi solusi tepat
untuk memperbaiki iklim berusaha dan investasi di daerah.
"Iklim berusaha saat ini sedang diperbaiki dengan UU Cipta Kerja. Salah satu klaster dalam UU
Cipta Kerja yang disambut baik adalah klaster mengatur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang
lebih sederhana dan cepat perizinannya bagi investor," ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo, dikutip dari Antara, di Jakarta, Minggu (6/12/2020).
Menurut Ganjar, penyelenggaraan KEK dalam UU Cipta Kerja di antaranya perluasan kegiatan
usaha dan perubahan kriteria lokasi KEK, penyederhanaan proses pengusulan KEK, lalu
kewajiban pemda mendukung KEK.
24
