Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2020
P. 22
Judul Bansos Covid-19 Dikorupsi, BLT Subsidi Gaji Dipertanyakan
Nama Media okezone.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/12/06/320/2322676/bansos-
covid-19-dikorupsi-blt-subsidi-gaji-dipertanyakan
Jurnalis Iffa Naila Safira,
Tanggal 2020-12-06 17:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - akun wonneyoneney (na) Kemensos ngambil bansos Covid-19, Kemnaker abis ini kena
juga ngambil duit BSU tenaga kerja wkwk
neutral - akun nonahaizi (na) eits eits, bansos udah ketauan nih. apakah kemnaker akan jadi
target selanjutnya?~tiati
Ringkasan
Bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 menjadi sorotan publik. Sebab, uang negara yang
tujuannya membantu masyarakat di tengah pandemi, justru menjadi ladang korupsi.
BANSOS COVID-19 DIKORUPSI, BLT SUBSIDI GAJI DIPERTANYAKAN
JAKARTA - Bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 menjadi sorotan publik. Sebab, uang
negara yang tujuannya membantu masyarakat di tengah pandemi, justru menjadi ladang
korupsi. Banyak masyarakat pun mengomentari korupsi bansos yang dilakukan Menteri Sosial
Juliari Batubara. Bahkan, dikhawatirkan bantuan sosial lainnya juga menjadi tempat korupsi,
seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji Rp1,2 juta.
"Kemensos ngambil bansos Covid-19, Kemnaker abis ini kena juga ngambil duit BSU tenaga kerja
wkwk," tulis @wonneyoneney, di Twitter Kemnaker, Jakarta, Minggu (6/12/2020).
Netizen lain pun semakin marak karena subsidi BLT yang dinantikan belum juga cair.
"eits eits, bansos udah ketauan nih. apakah kemnaker akan jadi target selanjutnya?~tiati", tulis
@nonahaizi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bantuan sosial (bansos) saat ini sangat
dibutuhkan masyarakat, apalagi di tengah pandemi saat ini. Oleh karena itu, dirinya menegaskan
bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi
baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
21
