Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020

mewajibkan investor asing melakukan alih atau transfer teknologi kepada pekerja Indonesia. Ia
berharap alih teknologi ini akan membuat pekerja Indonesia bisa bersaing.
"Bukan lagi mengimbau, tapi kewajiban harus mentransfer teknologi. Karena tenaga-tenaga
kerja asing yang didatangkan memiliki keahlian tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak
bangsa. Di sini lah yang harus ada kewajiban untuk alih teknologi ke pekerja lokal agar mereka
bisa bersaing," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (29/12).

Menurut dia, harus ada kewajiban dari pelaku usaha atau investor asing untuk melakukan alih
teknologi kepada pekerja lokal. Dengan demikian, diharapkan alih teknologi tersebut akan
meningkatkan skill dan kompetensi para pekerja Indonesia.

Ketika investor datang ke Indonesia dan membawa tenaga kerja asing, sudah menjadi kewajiban
untuk melakukan vokasi, melakukan transfer teknologi kepada anak-anak bangsa. Dengan
begitu, ke depannya, para pekerja lokal juga memiliki skill dan kompetensi yang sama dengan
para pekerja asing.
"Ini harus diatur betul. Makanya, kita sangat mengimbau, ini bukan hanya dari pengusaha, tapi
juga serikat pekerja harus tampil di sini untuk memastikan bahwa para tenaga kerja Indonesia,
suatu saat bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja asing. Kita harus mengawal
pembahasan aturan turunan UU Ciptaker yang sedang dibahas," ujar wakil ketua Dewan
Pertimbangan Kadin DKI Jakarta tersebut.

Sarmanjuga mengatakan, saat ini DPD Hippi DKI sudah menyusun masukan-masukan kepada
pemerintah yang berhubungan dengan turunan dari UU Cipta Kerja. DPD Hippi DKI juga
berharap agar para serikat pekerja bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah
terkait aturan turunan UU tersebut.

Harapannya, para pengusaha dan para serikat pekerja bisa bersama-sama mengawal
pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden
(perpres) yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja. Hal ini agar anak-anak bangsa ini
diwajibkan menerima alih teknologi dari tenaga-tenaga asing yang didatangkan oleh perusahaan
asing maupun lokal.

"Alih teknologi adalah bagaimana supaya tenaga-tenaga kerja yang ada, apakah itu di
penanaman modal asing (PMA) atau perusahaan multinasional diberikan tanggung jawab untuk
meningkatkan skill dari tenaga kerjanya. Hal itu juga sejalan dengan program pemerintah
mengenai vokasi," katanya.

Artinya, tenaga kerja Indonesia yang hampir 90 persen adalah tamatan sekolah menengah atas
harus ditingkatkan kemampuannya, skill-nya, dan kompetensinya melalui program vokasi atau
alih teknologi yang diatur secara jelas dan rinci dalam RPP dan rancangan perpres.

102