Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 96
BANSOS JPS TAK BERJALAN BAIK, KEMNAKER DIMINTA TAK CUMA FOKUS KE
SUBSIDI GAJI
Tenaga kerja menjadi salah satu sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19. Namun
sayangnya, sejumlah stimulus seperti yang dikucurkan pemerintah dinilai tak membuat para
pekerja semakin produktif.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, bantuan tunai dari pemerintah hanya
sanggup membuat pekerja yang dirumahkan untuk bertahan hidup. Ia pun menyoroti program
Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di .
"Kemnaker menjadi salah satu kementerian yang kinerjanya menjadi yang paling banyak disorot,
terutama saat pandemi. Ke depan diharapkan akan ada perbaikan seluruh program dari
Kemenaker, terutama bagi pekerja yang terdampak," kata Piter, Selasa (29/12).
Dia menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki program jaring pengaman sosial (JPS) berupa
Tenaga Kerja Mandiri ( TKM ) yang ada di Kemenaker. Program ini bertujuan untuk penciptaan
wirausaha dan padat karya dalam mengurangi dampak pandemi.
Namun menurutnya, program TKM justru tak terdengar pencapaiannya hingga saat ini. Bahkan
hal itu dinilai minim sosialisasi.
"Padahal tujuannya (JPS TKM ) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi
sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemenaker lebih fokus pada
Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp 600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa
perlu dievaluasi," jelasnya.
Piter mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah, namun menurut dia banyak yang
tak tepat sasaran di lapangan. Sehingga, ikhtiar dan modal besar pemerintah dinilai menjadi sia-
sia.
Pemerintah seharusnya bisa mencari pola pendampingan, sehingga pekerja yang menganggur
tetap mampu menciptakan peluang usaha dalam kondisi yang sulit di tengah pandemi ini.
Ia menyarankan agar stimulus di Kemenaker bisa terfokus. Sebab selama ini dinilai terlalu
banyak, sehingga dan tak tepat sasaran.
"Pemerintah kan sudah punya kartu Prakerja, juga dari Kementerian Pendidikan pelatihan
nonformal yang nilainya hampir triliunan, juga ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemenaker ini
mau dibuat macam-macam lagi?" kata dia.
Piter pun meminta agar program stimulus ketenagakerjaan dibuat fokus. Salah satunya dengan
mengembangkan sistem agar bisa memanfaatkan teknologi digital, sehingga persoalan data bisa
cepat teratasi.
"Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa, dan bisa diberikan dengan cepat dan
tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus," tambahnya.
Berdasarkan data Kemenaker hingga 2 Oktober 2020, pemerintah telah menyalurkan bantuan
program TKM kepada 1.985 kelompok wirausaha dengan melibatkan 39.700 orang dan 1.091
kelompok padat karya dengan melibatkan 21.820 orang pekerja.
Sementara itu, pencairan dana bantuan BLT Subsidi Gaji sudah disalurkan sebanyak Rp 27,96
triliun atau sekitar 93,96 persen dari total anggaran yang disediakan.
95
