Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021

Judul Kemenaker Keluarkan Aturan 75% WFH
Nama Media inilah.com
Newstrend PPKM Skala Mikro
Halaman/URL https://inilah.com/news/2595726/kemenaker-keluarkan-aturan-75-wfh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-21 15:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000

News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan
Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakanWork From
Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah
kabupaten/kotanya berada dalam zona merah

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi
target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketika ASN melakukan WFH jangan
bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol
kesehatan

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan aturan 75 persen Work From Home atau bekerja dari
rumah bagi pegawainya yang berada di wilayah zona merah seiring dengan melonjaknya angka
kasus COVID-19 akhir-akhir ini. "Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, para
pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakanWork From Office (WFO)
maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah
kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," ujar Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar
Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

KEMENAKER KELUARKAN ATURAN 75% WFH

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan aturan 75 persen Work From Home atau
bekerja dari rumah bagi pegawainya yang berada di wilayah zona merah seiring dengan
melonjaknya angka kasus COVID-19 akhir-akhir ini.

"Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit
kerja dapat melaksanakanWork From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," ujar
136