Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 138
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Senin.
Kebijakan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020
tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian
Ketenagakerjaan.
Juga, dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro Anwar
mengatakan pegawai pada tiap unit kerja Kemenaker yang berada dalam wilayah
kabupaten/kota berada dalam zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO
maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di
lingkungan kantor.
Kendati menerapkan kebijakan WFH, para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dituntut untuk
memperhatikan target kinerja unit yang telah ditentukan dan tak berleha-leha.
"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus
dilaksanakan," katanya.
Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara
kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua
orang harus mematuhi protokol kesehatan," kata dia.
Kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat
maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.
[tar].
137
