Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 16
Judul Bikin Kartu Kuning Tak Dipungut Biaya
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Pembuatan Kartu Kuning
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Satrio Widianto
Tanggal 2021-06-22 05:09:00
Ukuran 221x74mmk
Warna Warna
AD Value Rp 33.150.000
News Value Rp 165.750.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat bersikap tegas terhadap
oknum aparat pemerintah daerah yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan dan
pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) atau biasa disebut kartu kuning.
Pengurusan dan pencetakan kartu kuning itu tidak ada pungutan biaya alias seluruh
pelayanannya gratis.
BIKIN KARTU KUNING TAK DIPUNGUT BIAYA
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat bersikap tegas terhadap
oknum aparat pemerintah daerah yang melakukan pungutan liar dalam pengurusan dan
pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) atau biasa disebut kartu kuning.
Pengurusan dan pencetakan kartu kuning itu tidak ada pungutan biaya alias seluruh
pelayanannya gratis.
Sebagaimana diketahui, belakangan ini permintaan pembuatan kartu kuning itu meningkat
seiring dengan adanya penerimaan CPNS. Selain melamar CPNS, ada juga pencari kerja lulusan
SLTA sederajat melamar pekerjaan serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke dinas
kabupaten/kota, atau secara daring melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke dinas kabupaten/kota terdekat.
"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak berwajib dan petugas
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangan, di Jakarta, Senin (21/6/2021), dilansir kontributor "PRSatrio Widianto.
la mengatakan, sebaiknya masyarakat yang sedang mencari kerja agar mendaftarkan diri ke
Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. Pelayanan
pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39
Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
15
