Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 17
"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal,
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/L Jangan
dipersulit," ujar Ida.
Ia menyebutkan, beberapa daerah masih terindikasi adanya praktik pungutan biaya pembuatan
kartu kuning. Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal mestinya
hal itu dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.
Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Ida dapat
dimanfaatkan masing-masing Dinas Tenaga Kerja. Salah satunya untuk membuat perencanaan
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat diisi pencari kerja.
Bagi pencari kerja yang telah memperoleh pekerjaan, wajib melaporkan telah diterima bekerja
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/-kota.***
caption:
PETUGAS menyerahkan kartu pencari kerja (AK/I) kepada calon pencari kerja di Kantor Dinas
Tenaga Kerja, Banda Aceh, Senin (21/6/2021). Tidak ada pungutan biaya dalam pengurasan dan
pencetakan kartu (AK/I)*
16
