Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 17

"Kami  meminta  para  kepala  dinas  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik,  maksimal,
              memudahkan  para  pemohon  yang  mengajukan  diri  untuk  pengurusan  kartu  AK/L  Jangan
              dipersulit," ujar Ida.

              Ia menyebutkan, beberapa daerah masih terindikasi adanya praktik pungutan biaya pembuatan
              kartu kuning. Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal mestinya
              hal itu dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.

              Data-data  pencari  kerja  yang  diperoleh  dari  pembuatan  kartu  kuning  itu  lanjut,  Ida  dapat
              dimanfaatkan masing-masing Dinas Tenaga Kerja. Salah satunya untuk membuat perencanaan
              tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat diisi pencari kerja.

              Bagi pencari kerja yang telah memperoleh pekerjaan, wajib melaporkan telah diterima bekerja
              kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/-kota.***

              caption:

              PETUGAS menyerahkan kartu pencari kerja (AK/I) kepada calon pencari kerja di Kantor Dinas
              Tenaga Kerja, Banda Aceh, Senin (21/6/2021). Tidak ada pungutan biaya dalam pengurasan dan
              pencetakan kartu (AK/I)*


























































                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22