Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 115

memiliki telepon genggam. Alhasil, pola belajar-mengajar terhadap siswa-siswi menjadi kendala
              baru yang belum terpecahkan.
              Dia  berharap,  Nadiem  tidak  usah  menduplikasi  sistem  belajar  yang  ada  di  luar  negeri,  lalu
              diterapkan di Indonesia. Sebab, masih banyak wilayah di negeri ini masuk  blank spot.

              "Hal-hal seperti ini harusnya Mendikbud harus berkoordinasi dengan Menkominfo, dan kemudian
              juga  berkoordinasi  dengan  Telkomsel,  dengan  segala  institusi  terkait,  agar  tidak  terjadi
              kemacetan dalam belajar-mengajar untuk anak-anak didik kita," ucapnya.

              Kemudian, Irma mengkritik kinerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dikarenakan masih
              banyak sekali ditemukan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pandemi.

              Dia mengusulkan, Ida sebaiknya tidak hanya berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo, agar
              ke depan lebih responsif lagi berkoordinasi dengan seluruh kementerian, demi menekan angka
              PHK di berbagai daerah di Tanah Air.

              Irma mengharapkan, Ida sebaiknya dapat membuat suatu program yang pada intinya dapat
              membuka lapangan pekerjaan baru melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini yang
              menurutnya  dapat  menyelamatkan  ekonomi  masyarakat  yang  morat-marit  diterpa  pandemi
              Covid-19.

              "Itu yang diharapkan para buruh, para pekerja yang terkena PHK, dan itu menjadi momok di
              tengah ketakutan kita, di tengah kekhawatiran kita dengan bonus demografi. Ini benar-benar
              harus dipahami oleh Menteri Tenaga Kerja, kemudian oleh presiden juga, bahwa ini bukan suatu
              hal yang yang biasa-biasa saja. Ini akan jadi luar biasa ketika nanti kita tidak waspada terhadap
              side effect  dari bonus demografi, juga berkaitan dengan situasi corona hari ini," tuturnya.

              Kendati  demikian,  Irma  menyadari  bahwa  kabar  reshuffle  kabinet  hingga  kini  belum  bisa
              dikategorikan sebagai informasi sahih, hanya sebatas spekulasi saja. Seandainya reshuffle benar
              terjadi, segala keputusan tentunya ada di tangan Presiden Joko Widodo.

              "Soal  reshuffel  tentunya  adalah  hak  prerogatif  presiden.  Kapan  pun  Presiden  Jokowi
              menghendaki untuk melakukan reshuffle tentu akan dilakukan reshuffle kabinetnya. Saya kira
              kalaupun presiden ingin melakukan reshuffel, tentu kita juga akan menyambut baik" ucap Irma
              NasDem. [].






























                                                           114
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120