Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 214
SAAT BURUH KENA COVID-19 TAPI TETAP KERJA: DEMI UPAH & TAK DIPECAT
Meski sedang positif COVID-19, banyak buruh masih bekerja demi mendapatkan upah dan takut
dipecat perusahaannya.
Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengatakan
banyak buruh yang merasakan gejala COVID-19 bahkan ada yang dinyatakan positif COVID-19,
tetapi masih harus bekerja. Pilihan untuk bekerja terpaksa dilakukan karena mereka tak punya
pilihan lain demi mendapatkan upah.
"Banyak buruh yang mengalami gejala-gejala COVID-19 dan varian barunya, lebih memilih tetap
masuk kerja, karena jika tidak masuk bekerja tidak mendapatkan upah," kata Emelia saat
konferensi pers daring, Senin (19/7/2021).
Para buruh kata Emelia tak memiliki banyak pilihan, meski dinyatakan positif COVID-19 dan
harus menjalani isolasi mandiri sekalipun mereka sebisa mungkin untuk tetap bekerja. Sebab
kata dia banyak pabrik yang enggan membayar upah buruh yang sedang menjalani isolasi
mandiri selama 14 hari.
Di sisi lain, jumlah buruh yang terpapar COVID-19 menurutnya juga tak sedikit. Ia mencontohkan
di salah satu perusahaan di Tangerang, Banten yang mempekerjakan sekira 8.000 buruh. Selama
2021 ini berdasarkan hasil penelusuran GSBI ada sekitar 1.000 buruh di perusahaan tersebut
yang tidak masuk kerja selama 14 hari akibat diduga suspek atau positif COVID-19.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)
Jumisih mengatakan selain soal upah, para buruh yang terpapar COVID-19 terpaksa masih harus
bekerja lantaran khawatir dipecat.
"Yang terpapar COVID-19 ada yang tetap masuk bekerja karena takut di PHK, takut kehilangan
pekerjaan yang akan berakibat kehilangan nafkah bagi keluarga. Hal ini terjadi karena beban
kerja produksi cukup tinggi sementara mereka adalah buruh kontrak," ujarnya.
Masalah lain yang juga dialami oleh sejumlah buruh adalah tidak adanya fasilitas tes COVID-19
dari perusahaan. Sebagian dari mereka meskipun mengalami gejala COVID-19 harus
mengeluarkan uang sendiri untuk tes COVID-19.
"Obat-obatan dan vitamin dan gizi selama isolasi mandiri ditanggung sendiri oleh buruh. Serikat
Buruhlah yang membantu meringankan beban meskipun itu belum cukup memadai," katanya.
Gabungan Serikat Pekerja Sektor Tekstil, Garmen, Sepatu, dan Kulit menuntut pemerintah
konsisten dengan aturan dan sanksi yang ditetapkan pada masa PPKM Darurat. Mereka
menuntut pemerintah memaksa perusahaan memenuhi protokol kesehatan para pekerja, dan
memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Mereka pun menuntut APINDO dan
KADIN memastikan seluruh pekerja mendapatkan vaksin Covid-19 gratis.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
meminta implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-
Bali di sektor industri diperketat.
"Perlu diwaspadai, di Karawang sudah muncul klaster Covid-19 dari kawasan industri. Saya minta
pengetatan dan tidak memberikan celah untuk pelanggaran yang tidak sesuai aturan berlaku,"
kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (17/7/2021).
Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu menuturkan berdasarkan penemuan di lapangan, terjadi
pelanggaran adanya pabrik di sektor esensial yang mengaktifkan shift malam sehingga jumlah
213
