Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 262
Klaster pabrik ini kemudian berimbas pada munculnya klaster hunian. Menurut Dian, sebagian
besar buruh tersebut tinggal di wilayah padat penduduk.
Sebetulnya, kata Dian, tuntutan kerja yang dihadapi para buruh ini menjadi jauh lebih berat
bahkan sejak awal tahun 2021, sebelum berlakunya PPKM Darurat. Implementasi Omnibus Law
UU Cipta kerja disinyalir jadi faktor utama yang memperburuk situasi mereka.
"Dengan merujuk UU Cipta Kerja, sejumlah perusahaan TGSL telah mengubah sistem kerja dari
pekerja tetap menjadi pekerja borongan. Pekerja ini kehilangan fasilitas upah tetap, kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Akhirnya mereka memaksa diri terus bekerja karena takut
kehilangan upah," pungkasnya.
Atas dasar itu, gabungan serikat pekerja sektor manufaktur menuntut pemerintah memastikan
perlindungan hak atas kesehatan dan hak pekerja.
Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang melakukan
pelanggaran PPKM Darurat, dengan mewajibkan pekerja bekerja namun tidak memfasilitasi APD
hingga akses kesehatan.
"Kami juga menuntut pemerintah melakukan moratorium pelaksanaan Omnibus Law UU Cipta
Kerja selama pandemi berlangsung. Sanksi tegas pengusaha yang melakukan PHK, merumahkan
tanpa upah, ataupun memotong upah," tutur Dian Trisnanti.
261
