Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 286
Judul Pabrik Jadi Klaster Covid-19, Buruh Tuntut Pemerintah Lindungi Hak
Kesehatan
Nama Media tempo.co
Newstrend Kasus Positif COVID-19
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1484805/pabrik-jadi-klaster-covid-19-
buruh-tuntut-pemerintah-lindungi-hak-kesehatan
Jurnalis Friski Riana
Tanggal 2021-07-19 11:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti bersama
sejumlah serikat menuntut pemerintah memastikan perlindungan hak atas kesehatan dan hak-
hak kerja para buruh. Tuntutan itu dilatarbelakangi munculnya klaster Covid-19 di pabrik sebagai
lokasi penularan paling agresif. “Data kami serikat pekerja atau serikat buruh sektor TGSL
(tekstil, garmen, sepatu, dan kulit) menunjukkan hal itu,” kata Dian dalam konferensi pers, Senin,
19 Juli 2021.
PABRIK JADI KLASTER COVID-19, BURUH TUNTUT PEMERINTAH LINDUNGI HAK
KESEHATAN
Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti bersama
sejumlah serikat menuntut pemerintah memastikan perlindungan hak atas kesehatan dan hak-
hak kerja para buruh. Tuntutan itu dilatarbelakangi munculnya klaster Covid-19 di pabrik sebagai
lokasi penularan paling agresif.
“Data kami serikat pekerja atau serikat buruh sektor TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit)
menunjukkan hal itu,” kata Dian dalam konferensi pers, Senin, 19 Juli 2021.
Dian mengatakan dalam dua pekan terakhir ribuan anggota serikat buruh di wilayah Cakung,
Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo terpapar melalui tempat kerja atau pabrik. Sebagian
besar anggota juga tinggal di wilayah perumahan padat, sehingga menyebabkan penghuni
perumahan juga terpapar. “Klaster pabrik menyebabkan klaster hunian,” ujarnya.
Menurut Dian, klaster Covid-19 di pabrik terjadi akibat pelanggaran protokol kesehatan oleh
pengusaha yang berlangsung terus tanpa sanksi. Karena itu, ia meminta agar pemerintah
memaksa pengusaha melaksanakan protokol kesehatan ketat, menyediakan alat perlindungan
diri yang memadai, dan pembayaran upah tanpa pemotongan dengan alasan apapun selama
pandemi berlangsung.
285
