Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

Kendati sudah memerah buruh habis-habisan, perusahaan pun ogah mengongkosi biaya tes
COVID-19 yang biayanya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Akibatnya, buruh harus merogoh
koceknya yang pas-pasan itu bila hendak melakukan tes PCR atau tes antigen.

Kondisi kerja para pegawai pun semakin memprihatinkan akibat Undang-Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasca beleid itu disahkan, banyak perusahaan yang mengubah
status kepegawaian dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak atau borongan.

Walhasil, sistem penggajian pun berubah menjadi sistem harian sehingga karyawan-karyawan
tersebut kerap kali memaksa diri tetap bekerja agar penghasilan tak berkurang. Selain itu,
mereka juga kehilangan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)
Emelia Yanti Siahaan dan Wakil Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)
Jumisih mengatakan banyak buruh yang memaksakan diri untuk masuk padahal sudah
mengalami gejala COVID-19 atau bahkan sudah jelas terpapar. Alasannya, mereka khawatir
dipecat atau penghasilan mereka berkurang bila tidak bekerja.

“Yang terpapar COVID-19 ada yang tetap masuk bekerja karena takut di-PHK, takut kehilangan
pekerjaan yang akan berakibat kehilangan nafkah bagi keluarga. Hal ini terjadi karena beban
kerja produksi cukup tinggi sementara mereka adalah buruh kontrak,” kata Jumisih pada Senin
(19/7/2021).

Kondisi itu tidak cuma mengakibatkan petaka bagi pegawai, tetapi juga keluarganya dan orang-
orang di sekitarnya. Para pegawai pabrik kebanyakan tinggal di pemukiman padat penduduk.
Akibatnya, COVID-19 yang mereka peroleh dari pabrik terbawa ke rumah mereka dan menular
ke keluarga, selanjutnya menular ke tetangga-tetangga di pemukiman mereka.

“Karenanya kami menuntut pemerintah RI memberi sanksi tegas pada perusahaan yang
melakukan penyelewengan dan pelanggaran PPKM Darurat dengan mewajibkan pekerjanya
terus bekerja tanpa APD, tanpa fasilitas kesehatan, dan memaksa mereka bertanggung jawab
sendiri," kata aliansi serikat dalam keterangan tertulisnya.

Kabupaten Karawang, Jawa Barat adalah salah satu sentra industri terbesar di Indonesia dan
kini menyandang status zona merah dari Satgas COVID-19. Per 19 Juli 2021, terdapat 403 kasus
terkonfirmasi COVID-19 di Karawang, bahkan pernah mencapai 1.106 kasus pada 8 Juli 2021.

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menyebut biang keladinya adalah klaster industri.
Menurutnya, masih banyak perusahaan yang bandel tidak menerapkan kewajiban work form
home yang diatur oleh pemerintah.

Senada dengan yang dikatakan buruh hari ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Endang
Suryadi pada Minggu (11/7/2021) mengatakan, virus yang diperoleh di tempat kerja, dibawa
pulang dan mengakibatkan klaster keluarga.
“Setelah dievaluasi, klaster industri dan klaster keluarga yang paling banyak menyumbangkan
kasus COVID-19 di Karawang,” kata Bupati Cellica pada Selasa (13/7/2021).

Hal yang sama terjadi di daerah lain. Pada 8 Juli 2021, petugas gabungan menggerebek pabrik
garmen PT Yongjin yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Hasilnya, karyawan yang berjumlah
5.000 orang harus berkerumun saat masuk dan keluar, fasilitas cuci tangan minim, dan tempat
istirahat karyawan tidak memenuhi protokol kesehatan.

Di Solo, seorang pegawai pabrik garmen meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri.
Setelahnya dilakukan tracing di pabrik melalui rapid antigen, awalnya didapati 54 karyawan
positif COVID-19 dan jumlah itu melonjak menjadi 148 karyawan positif.

3