Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 5
Hingga tulisan ini dirilis, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito belum
memberikan tanggapan atas hal ini. Namun, Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali Luhut Binsar
Panjaitan meminta pengawasan PPKM Darurat di sektor industri diperketat.
Luhut bahkan meminta Kementerian Perindustrian mengevaluasi penerbitan izin operasional dan
mobilitas kegiatan industri (IOMKI). Pasalnya, banyak perusahaan yang mengubah IOMKI
mereka dari sektor esensial menjadi kritikal supaya mendapatkan akses 100 persen WFO
(bekerja dari kantor/perusahaan). Padahal bidang usaha mereka bukan lah termasuk dalam
sektor kritikal.
Selain pengetatan, Luhut meminta agar diberlakukan percepatan vaksinasi gotong royong di
industri. Ia juga meminta kepada pelaku yang bekerja di sektor industri tetap melaksanakan
protokol kesehatan secara ketat.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Adi Mahfudz tidak membantah adanya kondisi itu.
Namun, pengusaha melakukan itu karena pemerintah tidak memberikan solusi bagi
keberlangsungan usaha mereka.
Adi mengatakan, pengusaha tidak masalah jika harus mempekerjakan 50-100 persen
pegawainya dari rumah asal ada solusi. Misalnya, pemerintah mensubsidi tunjangan para
pekerja. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja juga membuka peluang bagi pemerintah memberi
subsidi bagi gaji karyawan.
“Di UU 11 tahun 2020 di sana kan subsidi gaji itu dimungkinkan. Nah, itu saya kira penting
subsidi gaji itu," kata Adi.
Solusi lain, kata Adi, yang diharapkan adalah subsidi untuk pengusaha demi menjaga
keberlangsungan usahanya di tengah PPKM darurat.
4
