Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 53
Judul Dukung PPKM Diperpanjang, Aprindo Minta Dibantu Pemerintah
Nama Media bisnis.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210720/12/1419851/dukung-ppkm-
diperpanjang-aprindo-minta-dibantu-pemerintah
Jurnalis Akbar Evandio
Tanggal 2021-07-20 23:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Roy Nicholas Mandey (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo))
Kami pada prinsipnya Aprindo mendukung atas upaya-upaya pemerintah dalam hal
penanggulangan dan memutus penularan Covid-19 dengan catatan bahwa pelaku usaha butuh
beberapa insentif. Bantu kami juga
positive - Roy Nicholas Mandey (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo))
Kami dari awal Covid-19 selalu menerapkan protokol kesehatan dan tenaga kerja ritel juga telah
divaksin serta ada pemeriksaan rutin sehingga belanja di ritel aman
neutral - Roy Nicholas Mandey (Ketua Umum DPP AsosiKetua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel
Indonesia (Aprindo)asi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)) Kami tidak pernah mendapatkan
subsidi listrik B2
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan akan mendukung langkah pemerintah
untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan
sejumlah catatan. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pelaku usaha sudah
memahami kondisinya PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun, akan ada
evaluasi kembali pada 26 Juli apakah akan ada pelonggaran atau tidak.
DUKUNG PPKM DIPERPANJANG, APRINDO MINTA DIBANTU PEMERINTAH
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan akan mendukung langkah pemerintah
untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan
sejumlah catatan.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pelaku usaha sudah memahami
kondisinya PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun, akan ada evaluasi
kembali pada 26 Juli apakah akan ada pelonggaran atau tidak.
52
