Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020
P. 116
Ringkasan
Memperingati Hari Disabilitas Internasional, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggelar
Web Seminar (Webinar) bertajuk "Mewujudkan Pekerja Disabilitas yang Inklusi Dengan Program
Kembali Kerja", Selasa (8/12/2020). Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, Krishna Syarif berpesan
kepada seluruh masyarakat agar momen webinar peringatan Hari Disabilitas Internasional ini
dijadikan sarana untuk lebih berpikiran terbuka terhadap hak para penyandang disabilitas,
meningkatkan kesadaran publik, dan pemahaman serta penerimaan terhadap penyandang
disabilitas.
TUMBUHKAN EMPATI MASYARAKAT, BPJAMSOSTEK GELAR WEBINAR INKLUSI
PEKERJA DISABILITAS
Memperingati Hari Disabilitas Internasional, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggelar
Web Seminar (Webinar) bertajuk "Mewujudkan Pekerja Disabilitas yang Inklusi Dengan Program
Kembali Kerja", Selasa (8/12/2020).
Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, Krishna Syarif berpesan kepada seluruh masyarakat agar
momen webinar peringatan Hari Disabilitas Internasional ini dijadikan sarana untuk lebih
berpikiran terbuka terhadap hak para penyandang disabilitas, meningkatkan kesadaran publik,
dan pemahaman serta penerimaan terhadap penyandang disabilitas.
"Melalui webinar ini diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan mengenai ragam disabilitas
sekaligus upaya menghindari terjadinya tindakan diskriminatif bagi para penyandang disabilitas,"
jelas Krishna dalam siaran persnya yang diterima RRI melalui Humas BPJAMSOSTEK cabang
Semarang Majapahit, Kamis (10/12).
Menurutnya, disamping itu juga untuk menumbuhkan empati dan kepedulian masyarakat,
memaksimalkan peran K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), serta menciptakan sinergi yang
harmonis dengan stakeholder dalam menciptakan ekosistem yang mendukung penyandang
disabilitas. Lebih spesifik, Krishna menyampaikan kepada para stakeholder dan perusahaan
peserta agar mendukung semaksimal mungkin upaya pemberdayaan pekerja penyandang
disabilitas.
Krishna menghimbau agar seluruh pemberi kerja ataupun pengusaha mematuhi regulasi yang
telah ditetapkan terkait pemberdayaan disabilitas, sesuai dengan Undang undang Nomor 8 tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah,
BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% difabel dari jumlah pegawai.
Sementara pada ayat 2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan
paling sedikit 1% dari total pegawai.
Selain itu juga sebaiknya pemberdayaan CSR (Corporate Social Responsibility) dari pengusaha
kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar dapat memperbaiki ekosistem ekonomi
komunitas disabilitas.
Krishna juga mengingatkan, bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh warga
negara yang dijamin oleh Undang-Undang.
"Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan memastikan perusahaan dan pekerja kita telah
terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK, agar tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja
pun terjamin," pungkas Krishna.
115
