Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Fenny Apridawati dan Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo AKP
Meby Trisono.

PEMKAB SIDOARJO UNDANG BURUH DAN PENGUSAHA DI PENDOPO

Sidoarjo - Untuk menguatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga ketenagakerjaan,
Pemkab Sidoarjo mengundang buruh dan pengusaha di Pendopo Delta Wibawa, Kamis
(10/12/2020).
Kegiatan penguatan melalui temu persepsi tersebut dibuka oleh Pj. Bupati Sidoarjo Dr. Hudiyono
M.Si. Hadir Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur Himawan Estu Bagijo serta Ketua Konfederasi SPSI Jawa Timur H. Achmad Fauzi,
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Fenny Apridawati dan Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo AKP
Meby Trisono.

Kata Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono kegiatan ini menyamakan persepsi dalam langkah kebijakan
ketenagakerjaan sangat penting. Harmonisasi industri merupakan tangungjawab bersama. "Jika
timbul perselisihan hubungan industrial dapat dipecahkan melalui musyawarah," ucapnya.

Hudiyono berharap aksi mogok kerja maupun upaya penutupan perusahaan sedapat mungkin
dihindari. Oleh karenanya kegiatan seperti ini penting manfaatnya. "Melalui kegiatan ini fungsi
koordinasi dari masing-masing unsur dapat lebih ditingkatkan," terang Hudiyono.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Feny Apridawati mengatakan koordinasi dan komunikasi
lembaga tripartit selama masa pandemi Covid-19 masih berjalan baik. Meski hal itu dilakukan
lewat medsos.

Kalaupun ada masalah ketenagakerjaan masih dapat didiskusikan dengan baik. "Ke depan saya
berharap komunikasi dan koordinasi seperti ini dapat dijalin lebih maksimal," imbuh Fenny.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu
Bagijo mengakui mensinergikan unsur ketenagakerjaan tidaklah mudah.

Namun pemerintah hadir untuk menjadi penyeimbang. Kehadiran pemerintah didalam lembaga
tripartit sifatnya inparsial atau tidak berpihak.
Dikatakannya kehadiran lembaga tripartit dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk
membuat hubungan yang tepat sesuai regulasi. "Selain itu untuk membuat hubungan kesetaraan
yang saling menghargai dan hubungan kerja harus ada kesamaan," pintanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Konfederasi SPSI Jawa Timur H. Achmad Fauzi menuturkan,
pemerintah bisa berperan untuk mencegah adanya keinginan perusahaan-perusahaan yang ingin
pindah atau relokasi ke daerah lain.

Mungkin kasus seperti itu, bisa jadi PR pemerintah baru, yakni paslon yang terpilih dalam Pilkada
Sidoarjo 2020. Paslon Nomor 2 Gus Muhdlor - H. Subandi, yang suaranya unggul dan jika nanti
ditetapkan sebagai pemimpin Sidoarjo, sebisanya untuk memberikan solusi terbaik dalam
permasalahan soal banyak adanya rencana perusahaan yang akan relokasi.

"Saya titip-titip kepada Gus Muhdlor dan H. Subandi terkait buruh. Semoga tidak ada perusahaan
yang akan hengkang dari Sidoarjo. Kalau sampai ada yang hengkang atau pindah dari Sidoarjo,
tentunya buruh juga menerima dampaknya," papar Fauzi.

H. Fauzi juga mengucapkan selamat kepada Paslon Nomor 2 Gus Muhdlor - Subandi yang saat
ini suaranya dinilai unggul dari paslon lainnya.
135