Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020
P. 140
"Kesempatan kerja yang sudah ada harus bisa dipertahankan untuk tidak menambah PHK.
Sehingga usaha yang ada saat ini yang masih bisa menampung harus dipertahankan," kata
Payaman.
"Saya setuju supaya cukai untuk SKT tidak usah dinaikkan sehingga mereka yang bekerja
sekarang ini masih bertahan. Pemerintah harus berupaya tidak menambah pengangguran. Dunia
usaha justru harus didorong supaya bisa merekrut yang baru. Paling sedikit mempertahankan
mereka yang sudah bekerja," pungkas Payaman.
Kementerian Keuangan belum memastikan waktu penerbitan aturan baru mengenai kenaikan
tarif cukai rokok pada 2021. Tarif cukai rokok akan dikeluarkan pada waktunya untuk tujuan
paling optimal dan dalam obyektif yang cukup banyak.
Dalam penyusunan kebijakan banyak dimensi yang harus dihadapi antara lain dimensi
kesehatan, dimensi penerimaan negara, dimensi kondisi tenaga kerja, dimensi petani tembakau
yang memasok industri rokok, dan dimensi maraknya rokok ilegal yang diproduksi di dalam
negeri.
Menyikapi hal itu, Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI)
berharap pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani agar memperhatikan amanat
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam penyusunan rencana kebijakan
Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2021.
Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan mengatakan, amanat Pasal 5 Ayat (4) UU
tentang Cukai menyebutkan bahwa dalam membuat alternatif kebijakan mengoptimalkan target
penerimaan, Menteri yang bersangkutan harus memperhatikan kondisi industri dan aspirasi
pelaku usaha industri.
"Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya
mencapai target penerimaan, seharusnya dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi
pelaku usaha industri, dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) untuk mendapat persetujuan," kata Henry dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin
(23/11/2020).
Dalam catatan Perkumpulan GAPPRI, selama ini pemerintah belum menjalankan amanat UU
tentang Cukai. Pasalnya, aspirasi dan kondisi industri selama ini tidak mendapat perhatian dalam
penentuan kebijakan cukai 2021.
"Sementara ratusan pabrik rokok sudah menutup operasi dan sebagian kecil yang masih survive
kehilangan konsumen akibat tingginya harga rokok," imbuh Henry Najoan.
Henry Najoan menegaskan bahwa lima dimensi yang dikemukakan bu Sri Mulyani sebagaimana
marak di berbagai media tidak menyebutkan pelaku industri sebagai dimensi penting dalam
rencana membuat kebijakan CHT 2021.
Kedua, rencana Kementerian Keuangan menaikkan tarif CHT 2021 antara 13-20 persen kurang
tepat di tengah pelemahan kinerja IHT.
"Kenaikan tarif CHT 2020 yang sangat tinggi dan pelemahan daya beli akibat pandemi Covid-19
salah satu berdampak pada sektor IHT," terang Henry Najoan.
Ketiga, rencana kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau belum pernah dikomunikasikan
dengan pelaku usaha. Karenanya Perkumpulan GAPPRI berharap sebaiknya perumusan
kebijakan tersebut dilakukan secara transparan dan terukur, tidak mengorbankan IHT.
139
