Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 124
"Rekomendasi pengenaan sanksi administrasi akan diambil sebagai langkah terakhir setelah
dilakukan pemeriksaan serta pemberian nota pemeriksaan," ujar Putri ketika dihubungi Bisnis,
Jumat (14/5/2021).
Rapat koordinasi terkait dengan hal tersebut, sambungnya, akan dilaksanakan paling lambat
pada pekan kedua setelah libur Idulfitri 2021 untuk kemudian diambil langkah-langkah terhadap
perusahaan yang tidak patuh dalam membayarkan THR keagamaan.
Berdasarkan data kotor Kemenaker sampai dengan Jumat (14/5/2021), terdapat 2.269 laporan
terkait dengan pembayaran THR keagamaan. Jumlah tersebut akan bertambah setelah hasil
validasi 13-14 Mei 2021 keluar.
Sementara itu, data kotor untuk pengaduan, terdapat 352 pengaduan yang sudah dan sedang
dalam proses pemeriksaan oleh pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Proses pemeriksaan
tersebut meliputi verifikasi, validasi, dan pemberian rekomendasi sanksi.
Namun, sampai dengan saat ini laporan pengaduan masih dalam proses verifikasi dan validasi
dengan masa maksimal 30 hari dari Hari-H Idulfitri 2021.
Adapun, sanksi yang diatur terkait dengan ketidakpatuhan pembayaran THR mulai dari teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Putri mengatakan perusahaan yang belum membayarkan THR akan diberikan nota pemeriksaan
1 dan 2 oleh pengawas ketenagakerjaan dan jika tidak dilaksanakan maka pemerintah akan
mengeluarkan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada pejabat yang berwenang.
"Seperti pejabat yang mengeluarkan izin usaha, baik di wilayah pusat maupun daaerah,"
tegasnya.
123
